Panas Di Jalanan, Panas Di Senayan

"Jika ada partai koalisi pemerintah mengajukan interpelasi, publik dengan mudah akan bertanya apakah ada udang di balik batu," ujarnya. Anas menyebut, meminta penjelasan dari Menkopolkam dan Menlu di DPR merupakan jalan terbaik. "Jika masih ada yang kurang, bisa didalami lagi," kata mantan ketua umum PB HMI itu.

PPP juga mengkritik langkah Golkar. Menurut Lukman Hakim Saifudin, salah seorang ketua PPP, penggunaan hak interpelasi dalam persoalan tersebut justru tidak tepat sasaran. "Malah bisa menjadi komoditas politik sebagai alat tawar-menawar politik," jelas Lukman.

Dia berpandangan, DPR sebaiknya mendorong presiden untuk segera menata ulang hubungan RI-Malaysia berlandas kesadaran bangsa serumpun. Kuncinya adalah saling memahami karakteristik budaya politik masing-masing yang menjunjung tinggi kesetaraan, harga diri, dan martabat kedua bangsa. "DPR dan presiden harus satu persepsi dalam menyikapi Malaysia," kata wakil ketua MPR itu.

Ketua FPAN Tjatur Sapto Edy menyarankan diadakan rapat gabungan antara komisi I, III, V, dan VIII dengan sejumlah kementerian terkait. Terutama menteri pertahanan dan menteri luar negeri. "Kita cari solusi bagaimana jalan keluar untuk menjaga kedaulatan kita," ujarnya. Menurut Tjatur, selama ini sudah terlalu sering interpelasi bergulir dengan hasil akhir yang tidak terlalu signifikan. Sementara itu, nuansa politisnya malah lebih dominan. "Zamannya cari solusi, duduk bersama. Jangan menghadapi musuh, tapi teman kita cubit-cubit. Jadi, tidak konsentrasi," kata Tjatur lantas tersenyum.