Panas, PDIP Beri Sinyal Ganggu Dominasi Mahfud Arifin di Surabaya
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto memastikan partainya belum memutuskan dukungan secara resmi pasangan calon di Pilwakot Surabaya 2020. Namun, Hasto mensinyalir akan memberikan tawaran wajah politik baru di Pilwakot Surabaya.
Sejauh ini, hanya nama eks Kapolda Jawa Timur Irjen (purn) Mahfud Arifin yang mendominasi bursa Pilwakot Surabaya.
Bahkan, Mahfud sudah mengantongi delapan rekomendasi dari partai politik di Surabaya. Hanya PDIP dan PSI yang belum memutuskan dukungan.
Saat ditanya awak media terkait kondisi itu, Hasto mengaku PDIP tidak akan memilih jalan sesuai dengan tatanan politik yang sudah mengemuka di Surabaya saat ini.
"Terkait Kota Surabaya, kami percaya Kota Surabaya merupakan basis bagi PDIP dan kami akan jaga basis tersebut dengan sebaik-baiknya dengan penuh kekompakan, penuh soliditas. Karena itulah akan terjadi perubahan peta politik terkait dengan dukungan paslon," kata Hasto dalam konferensi pers usai mengumumkan 75 calon kepala daerah yang diusung PDIP melalui telekonferensi, Selasa (11/8).
Hasto menekankan, PDIP merupakan partai pemenang di Pilwakot Surabaya 2015 dan Pileg 2019. Bahkan, rakyat Surabaya telah memercayakan kader PDIP untuk memimpin Kota Pahlawan itu.
"PDIP telah dipercaya rakyat selama 20 tahun memimpin Kota Surabaya dan kami tahu di bawah kepemimpinan Bambang DH dan Bu Risma, Kota Surabaya mencapai kemajuan yang luar biasa," kata Hasto.
Hasto memastikan PDIP akan terus menjaga amanah rakyat Surabaya itu. Bahkan, PDIP memastikan program kerja yang menguntungkan rakyat dari Bambang DH dan Tri Rismaharini harus diwarisi oleh jagoan PDIP yang diusung di Pilwakot Surabaya 2020.
PDIP memberi sinyal akan memberikan tawaran wajah politik baru di Pilwakot Surabaya 2020 yang bisa bersaing dengan Mahfud Arifin.
- Debat Pamungkas, Andika Singgung 3,37 Juta Rakyat Miskin di Jateng
- Hasto PDIP Sebut Kedekatan Anies dengan Pram-Doel Akibat Demokrasi yang Dikebiri
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Megawati Dengar Ada Institusi Negara Tak Netral Pas Pilkada, Sampai Pakai Intimidasi
- 7 Hari Jelang Pencoblosan Pilkada, Hasto: Banyak Kandidat dari PDIP Berasal dari Rakyat
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas