Pancasila Dilecehkan, Ini Keinginan Ketua MPR
jpnn.com - JAKARTA - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengaku sangat prihatin dengan ulah peggiat masyarakat dari Toba Samosir, Sumatera Utara (Sumut), Sahat Safih Gurning yang menghina lambang negara. Menurut Zulkifli hal itu bisa jadi petunjuk ketidakpahaman Pancasila di kalangan generasi muda.
Menurutnya melecehkan lambang atau dasar negara tak bisa dibenarkan.
"Sungguh memprihatinkan, mengolok-olok dasar negara itu tidak dibenarkan. Namun dapat dipahami juga sebab pelajaran tentang wawasan kebangsaan saat ini terbatas hanya di MPR, kalau dulu kan ada dalam Pendidikan Moral Pancasila, ada Penataran P4. Sekarang ini hanya di MPR," ujar Zulkifli, Jumat (22/7/2016).
Karenanya, politisi PAN itu mengajak kepada semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat untuk lebih terlibat lagi dalam sosialisasi Pancasila. Bukan sekadar memahaminya, tetapi juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
"Kita harap semua pihak terlibat lagi agar hal seperti ini tidak terjadi ke depannya. Pancasila harus dipahami secara lengkap dan utuh oleh masyarakat Indonesia. Ini merupakan tugas besar kita semua, bukan hanya MPR saja," sambungnya.
"Kita harus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari," tutup Zulkifli.
Seperti diberitakan, Sahat ditahan lantaran mengunggah status 'Pancagila" di laman Facebook miliknya pada April 2016. Dalam tulisannya, Sahat menyebut 'Pancasila itu hanya lambang negara mimpi, yang benar adalah Pancagila'. (jpnn)
JAKARTA - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengaku sangat prihatin dengan ulah peggiat masyarakat dari Toba Samosir, Sumatera Utara (Sumut), Sahat Safih
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tingkatkan Bantuan Pengamanan, PTPN IV Jalin MoU dengan Polda Sumut
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi