Pancasila Sering Dikalahkan Dalam Berbagai Kasus Intoleransi

Tidak ada keraguan, Sila Kedua Pancasila telah secara spesifik memberikan afirmasi bahwa tata kelola pemerintahan negara harus berbasis pada kemanusiaan yang adil dan beradab.

Setara Institute memandang bahwa hak asasi manusia mesti menjadi standar dalam tata kelola pemerintahan negara.

Makin tinggi penghormatan negara terhadap hak asasi manusia, akan makin tinggi juga apresiasi rakyat terhadap keseriusan negara dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan akan makin besar dukungan publik terhadap Pancasila.

Dalam konteks itu, pemerintah mesti mengambil tindakan yang presisi untuk mengatasi persoalan riil yang dapat merusak dukungan publik terhadap Pancasila.

Antara lain, dengan melakukan evaluasi serius terhadap kebijakan atau regulasi yang problematik.

Misalnya, Peraturan Bersama Menteri 2006 tentang pendirian rumah ibadah yang nyata-nyata memicu terjadinya intoleransi, diskriminasi dan persekusi.

Kelima, partisipasi substantif masyarakat sipil dan swasta merupakan elemen krusial dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

Dalam kerangka itu, pemerintah, swasta, dan elemen masyarakat sipil, termasuk ormas keagamaan, mesti berkolaborasi dan membangun sinergi strategis (strategic public-private partnership) dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.