Pangan Dalam Negeri Bisa Dipenuhi
Kamis, 18 Februari 2010 – 11:03 WIB
Pangan Dalam Negeri Bisa Dipenuhi
JAKARTA- Bupati OKU Timur, Herman Deru mengatakan pangan dalam negeri bisa dipenuhi oleh para petani lokal. Sehingga pemerintah tidak perlu melakukan impor beras dari Vietnam. Kondisi itu optimis dicapai jika pemerintah bisa memberikan motivasi yang kuat kepada petani untuk menanam padi unggul dan produktif. Pembentukan Forum Daerah Penghasil Pangan (FDPP) itu melibatkan puluhan daerah penghasil pangan se-Indonesia. Pembentukan diawali dengan seminar dan lokakarya (Semiloka) yang dibuka oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Laode Ida. Forum itu diprakarsai oleh Bupati OKU Timur, Herman Deru.
Deru mencontohkan kabupaten yang dipimpinnya merupakan lumbung beras untuk Provinsi Sumsel. Dalam setahun bisa daerahnya bisa memproduksi beras 325.449 ton atau sekitar 30 persen dari seluruh produksi pangan di Sumsel.
Baca Juga:
“Hanya saja, penanganan pasca panen dalam upaya pemenuhan stok dan pengamanan harga beras lebum optimal. Kelebihan produksi di suatu wilayah belum dirasakan manfaatnya secara optimal bagi petani maupun masyarakat wilayah tersebut. Oleh karena itu perlu dibuat suatu wadah yang mewadahi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) perberasan. Adalagi, saya prihatin kemarin ada berita bahwa Indonesia impor ketan 800 ton, kenapa tidak difokuskan saja satu kabupaten menanam ketan, pasti kita bisa memenuhinya,” cetus Deru saat pembukan Semiloka dan pembentukan Forum Daerah Penghasil Pangan (FDPP) di Hotel Corwn, Jakarta, Kamis (18/2)
Baca Juga:
JAKARTA- Bupati OKU Timur, Herman Deru mengatakan pangan dalam negeri bisa dipenuhi oleh para petani lokal. Sehingga pemerintah tidak perlu
BERITA TERKAIT
- Fadli Zon Resmikan Nama Jalan Haji Usmar Ismail di Kawasan Jam Gadang
- Presiden KSPSI Ajak Buruh Merayakan May Day di Monas yang Dihadiri Prabowo
- PT Indo RX Menang di Arbitrase, Kuasa Hukum: Kami Tidak Akan Pernah Berhenti Menuntut Pemulihan
- Dedi Mulyadi Ungkap Kriteria Pelajar yang Dikirim ke Barak TNI
- Purnawirawan TNI Usul Wapres Dicopot, Pengamat: Mungkin Mereka Dengar Suara Rakyat
- Amnesty International: Praktik Otoriter dan Pelanggaran HAM Menguat di Indonesia