Pangan Lokal Harus Berdaulat

jpnn.com - jpnn.com - Politik pangan harus mengedepankan pemanfaatan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan. Untuk itu, pemerintah tidak sekadar mengembangkan areal persawahan semata, tetapi juga mengembangkan pangan lokal, seperti sagu, umbi-umbian dan jagung untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

Demikian intisari dari diskusi “Pangan Lokal Berbasis Kepulauan” yang berlangsung di Fakultas Pertanian Universias Pattimura (Unpatti) Ambon di Kota Ambon, Kamis (2/2).

Diskusi yang dibuka oleh Dekan Fakultas Pertanian, Prof. Dr. Ir. J.M. Matinahoru menghadirkan Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Dipl-Oek. Engelina Pattiasina dan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih.

Menurut Engelina, persoalan pangan merupakan salah satu dampak dari tidak konsistennya dalam melaksaakan UUD 1945, terutama Pasal 33, yang menghendaki agar kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Selain itu, katanya, Undang-undang Pokok Agraria merupakan salah satu turunan dari UUD 1945, tapi tidak pernah diiplementasikan.

Padahal, ada yang baik dalam UU itu seperi pelibatan hak masyarakat adat. Hal itu berarti memelihara kekuatan masyarakat adat, termasuk pangan lokal.

“Soal pangan misalnya, secara turun-temurun, Maluku dan Indonesia timur menjadikan sagu, umbi-umbian dan jagung sebagai makanan pokok,” kata Lulusan Universitas Bremen Jerman ini.

Dalam kesempatan itu, Engelina juga menyoroti pengelolaan Blok Masela yang membuat masyarakat Maluku harus berjuang agar kilang dibangun di darat. Padahal, katanya, Blok Masela berada di Maluku dan masyarakat harus mendapat manfaat.