Pangi: Jokowi Harus Berani Menerima Tantangan Gatot Nurmantyo
jpnn.com, JAKARTA - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi untuk menayangkan kembali film Pengkhianatan G30S PKI di TVRI jelang Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober.
Analis politik Pangi Syarwi Chaniago menyarankan agar Presiden Jokowi mengabulkan permintaan mantan Panglima TNI tersebut.
"Agar tidak blunder, Pak Jokowi harus berani menerima tantangan Pak Gatot dengan nanti presiden menginstruksikan nonton G30 SPKI," ucap Pangi kepada jpnn.com, Kamis (24/9).
Direktur eksekutif Voxpol Center, Research and Consulting juga menyinggung dampak politiknya kalau Jokowi tidak mau menginstruksikan pemutaran film G30 SPKI tersebut.
"Kalau Jokowi menghindar dan terkesan tak mau menerima tantangan Gatot, berarti mengonfirmasi tuduhan Gatot selama ini bahwa beliau diberhentikan menjadi panglima karena permintaan pembisik PKI agar Gatot diberhentikan karena menggelar nonton bareng film PKI," tutur Pangi.
Menjelang Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, Presidium KAMI Gatot Nurmantyo mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi.
Isi surat, mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan perintah menayangkan kembali film Pengkhianatan G30S PKI, terutama di TVRI.
"KAMI menuntut Presiden Joko Widodo untuk menyerukan lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga penyiaran publik, khususnya TVRI, untuk menayangkan film Pengkhianatan G 30-S/PKI," tulisnya dalam Surat Terbuka Presidium KAMI kepada Presiden pada Rabu (23/9) malam.
Presiden Jokowi disarankan mengabulkan saja tuntutan Presidium KAMI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.
- Hasto Kristiyanto jadi Tersangka, Jokowi: Hehee...
- Hasto Tersangka Seminggu setelah Jokowi Dipecat PDIP, Apa Kaitannya?
- Bendungan Hasto
- 5 Berita Terpopuler: Cek Fakta, Benarkah Honorer Diangkat PPPK Paruh Waktu Secara Otomatis? Begini Penjelasannya
- KPK Sengaja Tetapkan Hasto Tersangka Setelah Jokowi Lengser, Begini Analisis IPW
- Mantan Pegawai: Jangan Cuma Hasto, KPK juga Harus Proses Keluarga Jokowi