Pangi: PKB dan NasDem Tak Suka Pendatang, PDIP Menerima
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago heran Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) masih membuka ruang bergabungnya partai politik dari koalisi pendukung Prabowo Subianto.
Padahal, kata Pangi, partai pendukung Jokowi merupakan pihak mayoritas di parlemen. "Sebenarnya kalau sudah lihat yang bergabung ke koalisi Pak Jokowi, kan sudah lebih 60 persen," kata Pangi saat dihubungi, Rabu (3/7).
Pangi tidak mengetahui secara pasti alasan Jokowi masih mengakomodir bergabungnya partai pendukung Prabowo. Dari analisisnya, Jokowi ingin menambah kuat stabilitas pemerintah dengan mengajak partai pendukung Prabowo bergabung.
"Untungnya cuma buat stabilitas pemerintah. Misalnya ada keberatan di partai utama. Jadi gerakan mereka terganggu lah," ucap dia.
BACA JUGA: PKB Minta Jatah 10 Menteri, NasDem 11, Hahaha
Menurut Pangi, Jokowi bakal mendapat efek negatif ketika mengakomodir partai pendukung Prabowo. Dia menduga, partai yang lebih dahulu mendukung Jokowi tidak terima dengan masuknya "pendatang".
"Cuma mereka orang yang tidak berkeringat, tiba-tiba mendapat jatah menteri. Secara etika, nuansa ikatan batin itu nyaman tidak?" ungkap dia.
Pangi mengingatkan, Jokowi harusnya mendengar partai politik pendukung sebelum menerima "pendatang". Sebab, keberatan partai pendukung bakal membuat kinerja Jokowi terganggu di pemerintahan.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago heran Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) masih membuka ruang bergabungnya partai politik dari koalisi pendukung Prabowo Subianto.
- Kesejahteraan Umum Tercapai Melalui Pola Hidup Sehat, Hasto: Bukan ke AS Beli Roti Rp 400 ribu
- Bestari NasDem Peringatkan Cawagub Suswono: Jangan Atur Partai Lain!
- Prabowo Janji Tak Intervensi Pilkada, Ronny: Kader PDIP Jangan Ragu Sikat Aparat Nakal
- Targetkan Kemenangan, Sekjen PDIP Ingatkan Megawati Dinggembleng di Yogyakarta
- Hadir Konsolidasi PDIP di Yogya, Hasto: Pilkada Momentum Mengubah Peta Politik
- Prabowo Biayai Retret Pakai Duit Pribadi, Yulius PDIP: Mengacaukan Tata Kelola Negara