Pangkalan Militer di Natuna Bukan untuk Pamer Kekuatan

jpnn.com, JAKARTA - Rencana pembangunan pangkalan militer di Natuna Utara dan kawasan timur Indonesia merupakan kelanjutan dari program pemerataan pembangunan Indonesia.

"Fokus pembangunan dari kawasan timur dan pulau-pulau terdepan Indonesia sudah menjadi program Presiden Joko Widodo sejak periode pertama," kata Anggota Komisi I DPR Willy Aditya di Jakarta, Minggu (12/1).

Willy mengatakan, rencana tersebut merupakan evaluasi atas program pembangunan presiden sebelumnya. Termasuk pembangunan kawasan pertahanan Indonesia di Natuna dan Indonesia Timur.

"Jadi ini program pembangunan yang tertunda saja,” ujarnya.

Politisi Partai NasDem ini menggarisbawahi, pembangunan pangkalan militer di Natuna dan wilayah lainnya bukan karena reaksi atas pelanggaran Tiongkok terhadap ZEE Indonesia.

Selain itu, membangun basis-basis pertahanan wilayah adalah upaya untuk menegakkan hukum dan kedaulatan negara. Dia mengingatkan bahwa salah satu amanat dari pelaksanaan Hukum Laut Internasional PBB alias UNCLOS 1982 oleh negara pihak adalah juga menjaga deklarasi dan pengakuan kedaulatannya.

“Membangun pangkalan militer itu bukan bertujuan pamer kekuatan. Itu amanat menjaga stabilitas perdamaian dunia. Jadi kalau kita tidak membangun pangkalan pertahanan, justru kita telah melanggar amanat,” katanya.

Ia berharap rencana pembangunan pangkalan pertahanan yang dilakukan pemerintah tidak dihubungkan dengan perlombaan senjata apalagi upaya ekspansi wilayah.