Pangkas Gaji Kurangi Subsidi Dinilai Bukan Solusi
Senin, 05 Maret 2012 – 15:18 WIB
Namun, bagaimana dengan anggapan subsidi bisa dipertahankan kalau belanja pegawai dipangkas? Andi menegaskan, dari total APBN setahu dirinya lebih dari 50 persen itu untuk belanja pegawai. "Anda bisa dibayangkan kalau pegawai dikurangi gajinya. Itu bukan solusi yang terbaik. Karena kalau kita mengurangi gaji pegawai yang memang kondisinya sudah seperti itu. Orang-orang yang bapak ibunya pegawai negeri sudah tahu lah. Tidak cukup juga sebetulnya atau pas-pasan untuk hidup. Dan itu akan berdampak lebih luas kalau birokrasinya menghemat keuangan belanja pegawai," katanya.
Ia mengungkapkan, kalau mungkin menghemat pembangunan infrastruktur yang lain masuk di akal. "Misal membangun kantor DPR yang baru tidak jadi, ok. Dialihkan, itu logis. Tapi, kalau belanja pegawai, terlalu banyak. Berapa juta pegawai, se-Indonesia sampai pegawai paling rendah, bukan hanya pegawai atas. Sampai golongan I dan II, mau diapakan?," katanya. Karenanya, dia menegaskan kembali bahwa dampaknya akan pasti lebih besar. "Nanti PNS juga menuntut (hal sama) kepada pegawai swasta," katanya.
Dia mengatakan, saat ini pemerintah tengah berkoordinasi dengan DPR. "Apapun yang dihasilkan mewakili semua bangsa Indonesia. Kan DPR itu kan terdiri dari banyak partai," tegasnya. (boy/jpnn)
JAKARTA -- Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Andi Nurpati menilai kalau pemerintah tidak menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Butuh Dana Tambahan Rp 100 Triliun untuk 82,9 Juta Penerima Program MBG
- Menteri Agama: Pengumuman Libur Ramadan Disampaikan Senin
- Menko AHY Bicara soal Harga Tiket Transportasi Mudik Lebaran 2025: Lebih Terjangkau
- Hadiri Perayaan Natal di BRIN, Menko AHY Ingatkan Soal Toleransi dan Persatuan
- Ikatan Notaris Indonesia Versi Kongres Cilegon: Keputusan Dirjen AHU Sewenang-wenang
- Pemerintah Daerah Ikut Patungan Rp 5 Triliun untuk Membiayai Makan Bergizi Gratis