Pangkas Jabatan Eselon Harus Revisi UU ASN

Hermanto mengatakan pidato Presiden Jokowi usai pelantikan lebih menekankan optimisme pada dunia menyongsong 2045 dengan perbaikan ekonomi melalui solusi membangun ekosistem dan budaya baru dalam birokrasi yang keluar dari pola birokrasi yang rutinitas menjadi birokrasi yang berorientasi pada manfaat yang dirasakan masyarakat melalui inovasi, teknologi serta deregulasi ekonomi.
"Namun yang dilupakan dalam pidato Jokowi justru tidak menggambarkan sikap yang tegas bagaimana mengawal demokrasi dan politik lima tahun ke depan terhadap ancaman radikalisme dan intoleransi yang justru menjadi titik lemah kepemimpinan Jokowi selama lima tahun yang lalu," ujarnya.
Menurutnya, kepemimpinan Jokowi bersama Ma'ruf Amin ke depan lebih memberi optimisme pada pemodal untuk berinvestasi ke Indonesia. Namun belum memberikan karakter pembangunan ekonomi seperti apa yang akan ditumbuhkan.
Selain itu, juga belum memberikan optimisme politik dan demokrasi karena belum ada bentuk pernyataan ketegasan dalam melawan radikalisme dan intoleransi yang bisa jadi akan masih muncul. (antara/jpnn)
Ide Presiden Jokowi untuk menyederhanakan alias memangkas jabatan eselon harus dengan mengubah UU ASN.
Redaktur & Reporter : Soetomo
- Prabowo: Danantara Akan jadi Salah Satu Pengelola Dana Kekayaan Negara Terbesar di Dunia
- Jokowi Lakukan Pertemuan Terbatas dengan Sultan HB X di Klaten
- Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Terkorup Versi OCCRP, Guntur Romli Colek KPK-Kejagung
- Revisi UU ASN Selamatkan Honorer TMS PPPK 2024? Ada Peluang
- Revisi UU ASN 2023 Masuk Baleg DPR, Pembina Honorer Sangat Khawatir
- Jokowi Seharusnya Tidak Memanfaatkan Prabowo Demi Kepentingan Politik Pribadi