Panglima FPR Siap Kerahkan 1 Juta Anggota pada 22 Mei 2019

jpnn.com, JAKARTA - Panglima Front Pembela Rakyat (FPR) Nugroho Prasetyo mengaku telah menyiapkan 1 juta anggota untuk datang ke Jakarta pada 22 Mei jika ada upaya inkonstitusional untuk membatalkan kemenangan Jokowi – Ma’ruf di Pilpres 2019.

Nugroho menyatakan tidak ada alasan untuk tidak menerima hasil Pilpres yang telah berjalan dengan baik, lancar dan diapresiasi oleh banyak negara.

Rencana untuk menurunkan massa, menurut Nugroho, merupakan permintaan bahkan desakkan anggota dan satgas FPR. Nugroho bahkan siap memimpin langsung gerakan massa FPR yang berasal dari seluruh Indonesia.

"Tujuan kami adalah ingin melawan gerakan massa yang memiliki tujuan menolak hasil Pilpres dan ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Nama aksi dan gerakan yang ingin kami lakukan ini adalah Gerakan Bela NKRI dan Bela Demokrasi. Demokrasi kita saat ini sudah mulai rusak oleh pihak-pihak yang berpikiran sempit dan pragmatis, direcoki oleh kaum radikal yang ingin mengganti Pancasila," kata Nugroho dalam keterangan tertulis yang diterima JPNN, Senin (20/5).

Nugroho menyampaikan, Pemilu 2019 telah berjalan dengan aman, lancar dan sukses. Pemilu kali ini bahkan memecahkan rekor partisipasi masyarakat yang tinggi untuk ikut memilih. Oleh karena itu, Nugroho memandang seharusnya masyarakat Indonesia bangga.

BACA JUGA: Massa Aksi 22 Mei 2019 Barisan Sakit Hati, Hahaha

"Lalu tiba-tiba ada pihak yang anggap Pemilu kita curang sampai ada istilah TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif), kan aneh. Jika kecewa karena kalah itu wajar, tetapi ya jangan berlebihan dengan membuat narasi-narasi kebohongan yang juga menurut saya dibuat dengan terstruktur, sistematis dan masif lalu menyebut KPU, Bawaslu, MK, Polri tidak kredibel," beber Nugroho.

Ketua Umum Partai Rakyat ini juga mengharapkan kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah diprovokasi. Terlebih saat ini banyak informasi hoaks. Karena itu, tidak perlu ikut-ikutan turun ke jalan apalagi memiliki keinginan untuk melakukan tindakan inkonstitusional.