Panglima Sampaikan Proses Pelaksanaan Rapim TNI

jpnn.com - JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo didampingi KSAD Jenderal TNI Mulyono, KSAL Laksamana TNI Ade Supandi, dan KSAU Marsekal TNI Agus Supriatna menutup secara resmi Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun 2016, di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Jumat malam (18/12/2015).

Panglima TNI menyampaikan bahwa Rapim TNI merupakan kegiatan yang biasanya dilaksanakan di akhir tahun anggaran. Tujuannya, antara lain untuk memberikan informasi tentang kondisi yang menonjol berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas TNI pada tahun 2015.  Selain itu, mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan anggaran tahun anggaran 2015 dan rencana tahun anggaran 2016 serta menyampaikan pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2016.

“Pada Rapim tahun 2016 ini, diikuti 182 unsur Pimpinan di jajaran TNI dan menghadirkan penceramah dari tujuh Kementerian (Menkopolhukam, Bappenas, Menkeu, Mentan, Menlu, Mendagri, Menteri Agraria) dan Polri, BIN, BNPT, BNN dan OJK. Kiranya berbagai kebijakan strategis kementerian dan lembaga negara tersebut dapat disinergikan atau dikolaborasikan dengan kebijakan strategis TNI dalam mendorong terwujudnya keberhasilan pembangunan nasional,” ujar Panglima TNI.

Jenderal Gatot juga menyampaikan tentang pelaksanaan Rapim TNI tahun 2016. Menurutnya, pada hari pertama tanggal 16 Desember 2015, diawali dengan acara pembukaan dilanjutkan pembekalan dari Presiden RI, dan pembekalan oleh Menko Polhukam dengan pokok bahasan antara lain pengertian keamanan nasional, penanggulangan ancaman sebagai bagian dari penyelenggaraan keamanan nasional, faktor-faktor penghambat disahkannya RUU Kamnas menjadi Undang-Undang, serta hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian peserta Rapim TNI.

Selanjutnya pembekalan dari Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dengan pokok bahasan antara lain kebijakan strategis pemerintah dan menjadi bagian dalam perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan nasional jangka panjang maupun jangka sedang, rencana pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI serta hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian peserta Rapim TNI.

Kegiatan Rapim TNI hari kedua tanggal 17 Desember 2015, diberikan pembekalan antara lain oleh Menkeu dengan pokok bahasan antara lain penjelasan mengenai regulasi pelaksanaan anggaran belanja negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, komitmen pemerintah dalam hal dukungan anggaran untuk percepatan pencapaian Pembangunan Kekuatan TNI, penjelasan penyelarasan anggaran Pembangunan Kekuatan TNI, dan  pembekalan oleh Menteri Luar Negeri dengan pokok bahasan antara lain kebijakan politik luar negeri yang erat dengan pertahanan negara, fungsi pengamanan wilayah perbatasan dan pelaksanaan operasi di lingkup internasional terkait diplomasi luar negeri yang mampu menunjang pelaksanaan pengamanan perbatasan baik di wilayah darat, laut maupun udara, peran TNI yang diharapkan dalam mendukung kebijakan luar negeri. Selain itu, pembekalan dari Menteri Dalam Negeri dengan pokok bahasan antara lain belum sinkronnya program pengelolaan wilayah pertahanan dan pembangunan di daerah, kebijakan Kemendagri dalam mendukung pembangunan di daerah melalui Program TMMD.

Sedangkan pada hari ketiga tanggal 18 Desember 2015, diberikan pembekalan oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan dengan pokok bahasan antara lain pengertian OJK, penugasan prajurit dan Alutsista TNI yang melaksanakan operasi di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar dapat digunakan sebagai pendukung untuk membantu tercapainya program literasi keuangan terhadap masyarakat terutama yang tinggal di pulau-pulau terluar dan daerah perbatasan yang dicanangkan oleh OJK, sehingga diperlukan adanya masukan dan informasi tentang kebijakan OJK serta peran TNI yang diharapkan dapat mendukung program kebijakan OJK.

“Memasuki bulan Januari 2016 ke depan, dihadapkan dengan tuntutan dan tantangan tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis, tidak lagi dapat dijalankan dengan mekanisme yang lambat, namun efektifitas pencapaian hasil harus dikedepankan. Sehingga keberadaan Balakpus dan para Pangkotamaops TNI harus bergerak cepat untuk mampu merespon dan menyikapi berbagai bentuk ancaman yang sedemikian sulit untuk diprediksi,” kata Panglima TNI.