Panglima TNI Akui Pulau Natuna Sedang Terancam
jpnn.com - DEPOK - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan sinyal konflik berkepanjangan antarnegara di kawasan Laut Tiongkok Selatan (LTS) belum juga mereda.
Gatot mengakui konflik tersebut telah mengancam keutuhan dan kedaulatan Republik Indonesia. Dia menjelaskan bahwa ancaman yang paling tampak yakni rentan lepasnya Pulau Natuna dari NKRI.
Hal tersebut disebabkan karena angkatan bersenjata Tiongkok berencana kembali membangun pulau buatan yang dekat dengan wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.
"Jika pulau itu ada dan Tiongkok menuntut negara lain mengakui itu adalah pulaunya, maka wilayah laut mereka akan sampai ke Natuna," kata Gatot saat memberikan kuliah umum di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Depok, kemarin (16/11).
Gatot menjelaskan bahwa Tiongkok sebelumnya juga telah membangun bangunan permanen di Scarborough Shoal, yakni pulau karang yang berdekatan dengan wilayah Filipina. Serta pembangunan infrastruktur di Fiery Cross Reef di Kepulauan Spratlys. "Tiongkok juga telah menyatakan kedaulatan yang tidak terbantahkan atas pulau-pulau di LTS dan perairan yang berdekatan," tegasnya.
Ancaman tersebut, lanjutnya, bukan lagi teori. Ancaman itu sudah ada. Seperti misalnya ditemukannya sejumlah kapal ikan asal Tiongkok yang dikawal oleh kapal penjaga pantai Tiongkok di perairan ZEE Indonesia dekat Pulau Natuna.
Seperti kapal ikan Gui Bei Yu 27088 yang ditangkap perairan Natuna pada Mei lalu. "Jangan khawatirkan kapal ikannya saja, tapi coba perhatikan kapal pengawalnya. Dengan adanya kapal pengawal ini berarti Tiongkok telah mengklaim perairan itu sebagai wilayahnya," ungkapnya.
Selain itu, adanya klaim Tiongkok terhadap sebagian wilayahnya di negara Asia Tenggara berdasarkan sejarah masa lalunya, juga ikut menjadi kerisauan tersendiri bagi Indonesia dan negara-negara lain seperti Vietnam dan Myanmar.
DEPOK - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan sinyal konflik berkepanjangan antarnegara di kawasan Laut Tiongkok Selatan (LTS) belum
- Jutaan Honorer jadi PPPK 2024, tetapi 1 Hal Penjamin Ketenangan Ini Harus Dipastikan
- Cukup Bayar Rp 5 Ribu Masyarakat Bisa Lihat Keindahan Jembatan Ampera
- Kemensetneg Sebut Pengelolaan Gedung Balai Sidang JCC Diambil Alih Negara
- Hakim Vonis Crazy Rich PIK Penjara 5 Tahun di Kasus Korupsi Timah
- Hakim Tetapkan Kerugian Lingkungan Kasus Timah Rp271 Triliun
- Sikap Tegas MenPAN-RB terhadap Pemda Mbalelo soal Honorer Jadi PPPK & Paruh Waktu