Panglima TNI Ancam Usir Pesawat Asing

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengakui rendahnya komitmen para pemangku kepentingan pembangunan perbatasan. Karena proses perencanaan yang dilakukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mulai dari tingkat kecamatan hingga nasional ternyata belum sebanding dengan realisasi dalam bentuk alokasi anggaran oleh kementerian dan lembaga terkait

Sebagai contoh kementerian dan lembaga terkait hanya mengalokasikan 0,5 persen dari total usulan daerah, atau sebesar Rp 293miliar, yang akan didistribusikan kepada daerah dalam bentuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

     

Sementara proporsi dana alokasi khusus (DAK) Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan (SPKP) tahun 2012, berjumlah Rp 100 miliar, atau hanya sekitar 0,5 persen dari total DAK 2012 sebesar Rp22 triliun.

Mendagri juga menilai sekitar 79 Pos Lintas Batas (BLP) maupun Laut (PLBL) di beberapa titik PLB yang di pihak Indonesia sudah disiapkan, ternyata tidak disambut dengan baik oleh pihak negara tetangga.