Panglima TNI Bantah Minta Maaf ke Singapura Terkait Usman-Harun

jpnn.com - JAKARTA - Panglima TNI Moeldoko mengklarifikasi pernyataan "mohon maaf" yang dilontarkannya kepada Singapura terkait penamaan KRI Usman-Harun. Ia membantah tegas anggapan bahwa pernyataan itu merupakan permintaan maaf maupun ungkapan perasaan bersalah.
"Itu maksudnya bukan minta maaf. Kalau urusan melintir itu biasa wartawan, nggak ada itu mohon maaf," kata Moeldoko saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/4).
Justru, lanjutnya, pernyataan itu adalah penegasan kepada pihak Singapura bahwa Indonesia tidak akan mengikuti permintaan mereka.
Ditegaskannya, penamaan KRI Usman Harun adalah keputusan yang sudah final dan tidak akan bisa diganggu gugat. "Maksudnya mohon maaf penamaan Usman-Harun adalah keputusan kami yang final," tegas Moeldoko.
Dalam wawancara dengan Channel News Asia, Moeldoko tidak menyangka respon warga Singapura akan begitu keras ketika TNI memutuskan menamai salah satu Kapal RI dengan nama Usman-Harun.
Ia menyampaikan, militer Indonesia sama sekali tidak memiliki niat buruk ataupun berupaya membuat warga Singapura teringat kembali peristiwa pemboman tahun 1965.
"Sekali lagi saya minta maaf, karena apa yang kami pikirkan sama sekali tidak bertujuan untuk membangkitkan kembali emosi warga Singapura," ujar Moeldoko dalam wawancara Selasa (15/4) kemarin. (dil/jpnn)
JAKARTA - Panglima TNI Moeldoko mengklarifikasi pernyataan "mohon maaf" yang dilontarkannya kepada Singapura terkait penamaan KRI Usman-Harun.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Bertemu Wiranto, Bamsoet Tegaskan Pentingnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Sekjen Siti Fauziah Sebut Penyampaian LKIP untuk Tingkatkan Kinerja Setjen MPR
- Langkah Tegas Prabowo Menyelamatkan BUMN Bukan Omong Kosong
- Dua Petani di Sukabumi Tersambar Petir, Begini Kondisinya
- Lokataru Sebut Putusan MK Menunjukkan Mendes Yandri Lakukan Intervensi Politik
- Dukung Larangan SOTR di Jakarta Utara, Sahroni: 90 Persen Berakhir Tawuran