Panglima TNI: Kiai dan Ulama Ikut Berjuang Merebut Kemerdekaan Indonesia
jpnn.com, PONOROGO - Sejarah mencatat bahwa Pondok Modern Darussalam Gontor telah melahirkan banyak kiai, ulama dan cendikiawan muslim yang ikut berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Demikian dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam amanat tertulis dibacakan oleh Kasum TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan di hadapan 10.000 Santri Pondok Modern Darussalam Gontor, Kabupaten Ponorogo, JawaTimur, Senin malam (5/6/2017).
Menurut Panglima TNI, sejarah telah mencatat peristiwa “Resolusi Jihad” pada tanggal 22 Oktober 1945 yang menyatakan kewajiban umat Islam dalam mempertahankan bangsa Indonesia dan hal ini bersentuhan langsung dengan kedaulatan Republik Indonesia.
“Resolusi jihad pernah dikumandangkan oleh Rais Akbar Nahdatul Ulama (NU) K.H. Hasyim Asya'ri yaitu jihad Fisabilillah yang berarti wajib hukumnya bagi rakyat membela negaranya,” katanya.
Lebih lanjut, Jenderal Gatot mengingatkan, setelah resolusi jihad Fisabillilah dikumandangkan akhirnya para Kiai dan Santri bersatu dengan Tentara Keamanan Rakyat dalam melakukan jihad melawan penjajah.
“Jadi tanpa Resolusi Jihad yang dikumandangkan oleh Rais Akbar NU K.H. Hasyim Asya'ri maka tidak akan ada perlawanan yang heroik dan jika tidak ada perlawanan heroik berarti tidak ada Hari Pahlawan tanggal 10 November,” ungkapnya.(fri/jpnn)
Sejarah mencatat bahwa Pondok Modern Darussalam Gontor telah melahirkan banyak kiai, ulama dan cendikiawan muslim yang ikut berjuang merebut dan
Redaktur & Reporter : Friederich
- Carok di Sampang Dipicu Masalah 2 Kiai, Begini Ceritanya
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Letjen TNI Richard Pimpin Upacara Pemberangkatan Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XXXVII-K ke Afrika Tengah
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral