Panglima TNI: Tahun Ini Fokus Bersih-bersih Korupsi
“Sulit tercapai tujuan mensejahterakan rakyat, karena korupsi sudah sangat masif dan tahun ini TNI berkonsentrasi bersih-bersih terhadap korupsi,” jelasnya seperti rilis Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Inf Bedali Harefa.
Lebih lanjut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengucapkan terimakasih kepada KPK yang telah memberikan kesempatan kepada prajurit TNI untuk mengikuti penataran dan pelatihan.
“Tahun lalu TNI hanya mengirimkan dua personel, sekarang mengirim 50 personel dari 172 peserta latihan dan ini menunjukan keseriusan TNI dalam pemberantasan korupsi,” katanya.
Panglima TNI juga menyampaikan bahwa, tidak mungkin korupsi di TNI itu hanya antar TNI, tetapi antar TNI dengan sipil.
“Saya harapkan Auditor dari POM TNI AD, AL dan AU perlu banyak belajar dengan mengikuti penataran dan pelatihan aparat penegak hukum yang diselenggarakan oleh KPK tahun 2017,” tuturnya.
Kegiatan tersebut berlangsung selama lima hari mulai dari 27 Februari sampai 3 Maret 2017, yang diikuti 50 pemeriksa atau penyidik Polisi Militer TNI, 40 penyidik Polda Banten, 40 penyidik dan penuntut umum Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten, 11 auditor perwakilan BPKP Provinsi Banten, 10 auditor Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Banten dan 12 penyidik Badan Reserse Kriminal Polri serta2 (dua) Jaksa dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, 2 (dua) fungsional penyidik Otoritas Jasa Keuangan, 3 (tiga) penyidik KPK dan 2 (dua) pemeriksa PPATK.(fri/jpnn)
TNI terus berkomitmen melaksanakan program Nawacita pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dalam penanganan tindak pidana korupsi di dalam lingkungan
Redaktur & Reporter : Friederich
- Siapa Saja Bali Nine, yang Akan Dipindahkan ke penjara Australia?
- Dor! Mulyono Ditembak Tim Polda Riau, Dia Bawa Sabu-Sabu Senilai Rp 30 Miliar
- Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan
- Amplop Berlogo Rohidin Mersyah-Meriani Ikut Disita KPK, Alamak
- Aktivis Anti Korupsi Dukung Penuh Cabup-Cawabup Mimika JOEL
- Pengamat Hardjuno Soroti Langkah DPR Memasukkan RUU Tax Amnesty ke Prolegnas 2024