Panglima TNI Tolak Dampingi Mega

Sebelum habis masa tugasnya, panglima bertekad laporan keuangan TNI tak lagi dianggap disclaimer oleh BPK. ”Tadi saya sudah omong-omong dengan tiga kepala staf. Pokoknya, sebelum kita pensiun harus bisa. Apalagi, rata-rata angkatan kita sama. Jadi, pensiunnya juga bareng-bareng,” ujarnya disambut tawa tiga kepala staf, KSAD Jenderal TNI Agustadi S.P., KSAL Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno, dan KSAU Marsekal Subandrio.

Untuk memperbaiki penataan anggaran TNI, panglima mengaku sudah berkoordinasi dengan KPK dan BPK. Mereka akan memberikan materi bagi prajurit agar manajemen penganggaran menjadi lebih tertib dan efisien. ”Saya sudah bertemu dan bicara dengan Pak Antasari Azhar, ketua KPK. Itu kunjungan courtesy call. Banyak yang kita bicarakan. Misalnya mengisi laporan, itu kan masih perlu bimbingan,” katanya.

Jika ditemukan penyimpangan, TNI tak segan-segan meminta bantuan KPK. ”Nanti dikoordinasikan melalui Inspektorat Jenderal TNI,” katanya.

Menjelang pemilu, panglima menegaskan tidak akan membantu atau tunduk kepada para mantan jenderal yang maju sebagai calon presiden atau calon legislatif. ”Mereka itu bukan anggota TNI lagi. Namanya purnawirawan. Secara struktural mereka tidak bisa mengatur saya sebagai panglima TNI,” katanya.