Panglima TNI: Usman Harun Bukan Teroris, Mereka Marinir

jpnn.com - JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Moeldoko memastkan pembatalan kunjungannya ke Singapura 11-12 Februari 2014 besok. Sedianya, Moeldoko akan ke Negeri Singa itu untuk menghadiri Singapore Airshow 2014 dan memberikan kuliah umum di salah satu universitas di sana.
Pembatalan itu menurutnya sikap resmi Panglima TNI atas penolakan Singapura terhadap penamaan KRI Usman-Harun, sekaligus pembatalan undangan kepada Wamenhan dan sejumlah perwira TNI oleh Singapura.
"Saya juga mengambil sikap, kalau anak buah saya tidak berangkat kok Panglima TNI berangkat, kan tidak baik," kata Moeldoko di Gedung DPR RI, Senin (10/2). Dia memastikan tidak seorangpun pejabat TNI yang akan hadir di acara Singapore Air Show nanti.
Hari ini, Jenderal Moeldoko juga memastikan tidak akan mengubah nama KRI Usman-Harun meski pemerintah Singapura keberatan. Menurutnya penamaan itu sudah keputusan resmi melalui diskusi panjang. Apalagi penamaan itu dinilainya sudah tak relevan dengan perkembangan situasi saat ini.
Selain itu, dia juga menyatakan keberatan atas penilaian Singapura yang menyebut Usman-Harun sebagai teroris. "Satu hal, saya tidak menerima kalau Usman-Harun dinyatakan sebagai teroris, dia adalah aktor negara, bukan aktor non state, mereka seorang Marinir," tandasnya. (fat/jpnn)
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Moeldoko memastkan pembatalan kunjungannya ke Singapura 11-12 Februari 2014 besok. Sedianya, Moeldoko akan ke Negeri
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tanggapi Tagar #KaburAjaDulu, Boni Hargens: Prabowo-Gibran Sangat Menghargai Kritik
- Bantah Suap Hakim, Pengacara Ronald Tannur Minta Maaf kepada Heru Hanindyo
- Prabowo & Gibran Kompak Hadir Penutupan Kongres Demokrat, Lagu Kamu Ngga Sendirian Berkumandang
- Ratusan Kader Demokrat Sambut Kehadiran Mbak Puan & Bambang Pacul di Penutupan Kongres ke VI
- BHR Outlook 2025, SETARA Institute Identifikasi 10 Isu Prioritas Bisnis & HAM di Indonesia
- KPK Ancang-ancang Ambil Tindakan Terkait Laporan Suap Pemilihan Pimpinan DPD