Panitia Munas Golkar Klaim Dapat Jaminan dari Gubernur dan Kapolda Bali
jpnn.com - JAKARTA - Panitia pelaksana Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Bali, mengklaim persiapan mereka sudah mencapai 90 persen.
"Sampai hari ini persiapan sudah 90 persen, tinggal masalah teknis pemberangkatan panitia yang banyak dari Jakarta," kata Bambang Soesatyo, selaku bendahara di kepanitiaan Munas, saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/11).
Terkait lokasi Munas hingga pengamanan yang sempat menjadi polemik, serta adanya campur tangan Menko Polhukam Tedjo Edhy, sekretaris fraksi Golkar yang akrab disapa Bamsoet ini menyatakan sudah tidak ada masalah lagi.
Menurutnya persiapan lokasi dan keamanan sudah mendapat jaminan dari Gubernur Bali Made Mangku Pastika serta Kapolda Bali Irjen Pol Albertus Julius Benny Mokalu.
"Gubernur menjamin keamanan bersama Kapolda Bali. Bahkan gubernur menyampakan tidak ada gangguan yang bisa dilakukan di Bali karena dia sebagai kepala daerah akan menjaga itu, demikan pula dengan kapolda," tegasnya.
Anggota Komisi III DPR ini juga menyebutkan terkait pernyataan Menko Polhukam, yang khawatir Munas mengganggu keamanan Bali saat musim libur tidak berdasar. Sebab, gubernur Made Pastika menyatakan saat Munas berlangsung belum masuk musim libur.
"Justru kalau ada Munas di Bali menambah bagus ekonomi Bali, karena sekarang lagi rendah rendahnya. Musim libur tanggal 15 ke atas. Nah sekali lagi menteri kita membodoh-bodohi masyarakat," tandasnya. (fat/jpnn)
JAKARTA - Panitia pelaksana Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Bali, mengklaim persiapan mereka sudah mencapai 90 persen. "Sampai
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tersangka Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan Bakal Dijerat Pasal Berlapis
- Waket Komisi VIII DPR-LDII Ingatkan Persoalan Kebangsaan Hadapi Tantangan Berat
- Dugaan Plagiarisme di Bawah Sumpah Ahli Kejagung, Tom Lembong Disebut Diuntungkan
- Usut Kasus Korupsi di Kalsel, KPK Panggil Ketua DPRD Supian
- Binus University Buka Kampus Baru di Medan, Menyediakan Prodi-Prodi Unggulan
- Usut Kasus Korupsi Izin Tambang, KPK Panggil Rudy Ong Chandra