Panja KER BKSAP Tinjau Industri Kelapa Sawit Pontianak
Nantinya, jelas Juliari, panja akan menghasilkan saran atau rekomendasi terkait kerjasama ekonomi regional kepada pihak eksekutif atau pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya yang didiseminasikan pada akhir masa kerja.
Dia menambahkan, peninjauan ke industri kepala sawit dan OVOP Alluevera Borneo dalam rangka mendapatkan masukan terkait RUU Perkelapasawitan yang masih digodok di DPR RI.
"Kami juga mengharapkan kunjungan ini bisa meningkatkan kontribusi DPR RI di industri Kelapa sawit dalam memastikan peningkatan kondisi sosial ekonomi petani mengingat saat ini sekitar 6 juta rakyat Indonesia menggantungkan hidup sebagai petani kecil di pedesaan. Kemudian meningkatkan profesionalitas pengelolaan sektor kelapa sawit dari hulu hingga ke hilir serta menjamin kepastian hukum dan memberikan solusi terkait carut marut perizinan perkebunan kelapa sawit," tambah politikus dari Fraksi PDIP tersebut.
Kunker KER akan dilaksanakan pada 25-27 April, tim terdiri dari tujuh orang anggota Dewan yang dipimpin langsung oleh Ketua Panja KER Juliari P. Batubara sekaligus Wakil Ketua BKSAP DPR RI.
Berikut nama anggota Panja KER, Nazarudin Kiemas (F-PDIP), Dwie Aroem Hadiatie (F-PG), Sartono (F-PD), Jon Erizal (F-PAN), Mahfudz Abdurrahman (F-PKS), Achmad Faria (F-PPP). (adv/jpnn)
Panja Kerjasama Regional (KER) Badan Kerjasama antarparlemen meninjau industri kelapa sawit di Pontianak.
Redaktur & Reporter : Natalia
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia
- Terungkap saat RDP di Komisi III, Anak Bos Toko Roti Pernah Bilang Kebal Hukum