Panja Komisi VI DPR RI Bakal Dalami Opsi Penyelamatan Garuda Indonesia
![Panja Komisi VI DPR RI Bakal Dalami Opsi Penyelamatan Garuda Indonesia](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2022/02/17/ketua-panja-penyelamatan-garuda-indonesia-komisi-vi-dpr-ri-m-h0tz.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Komisi VI DPR RI telah membentuk panitia kerja atau Panja Penyelamatan Garuda Indonesia pada Rabu (16/2).
Nantinya, panja tidak hanya mendalami permasalahan manajemen Garuda Indonesia, tetapi juga mendalami opsi-opsi penyelamatan yang ditawarkan pemerintah.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menyebut panja itu dibentuk setelah sebelumnya diadakan tiga kali rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir hingga direksi Garuda Indonesia.
Pembentukan panja tersebut merupakan bentuk dukungan politik parlemen agar maskapai pelat merah tetap bertahan.
"Kami ingin Garuda Indonesia sebagai national flag carrier bisa tetap mengudara, bisa terbang, sebagai maskapai kebanggaan nasional kita," ucap Martin Manurung saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/2).
Namun, Martin selaku ketua panja itu belum bisa berbicara banyak terkait perkembangan penyelamatan lantaran manajemen Garuda masih proses negosiasi dengan para lessor.
"Banyak informasi yang masih belum bisa kami sampaikan kepada publik, karena terkait dengan proses negosiasi yang sekarang masih berlangsung," ucap ketua DPP Nasdem itu.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengapresiasi keputusan Komisi VI DPR RI membentuk Panja Penyelamatan Garuda Indonesia.
Komisi VI DPR RI resmi membentuk Panja Penyelamatan Garuda Indonesia. Sejumlah opsi untuk menyemalatkan maskapai pelat merah itu bakal didalami.
- Dukung Swasembada Pangan, Petrokimia Gresik Teken MoU Perluas Program Makmur 2025
- Hadir di INACRAFT 2025, BUMN Mendorong UMKM Naik Kelas, Memajukan Ekonomi Kreatif
- 11 Rekomendasi Penyelesaian Honorer, Pemerintah & DPR RI Perlu Mendengar
- Pertamina Dinobatkan sebagai Perusahaan Terbaik di Indonesia Versi Majalah TIME
- Komisi VI Apresiasi Kementerian BUMN Efisiensi Anggaran dengan Memotong Fasilitas Pimpinan
- Bappenas Minta Tambah ASN & Kantor Baru di Tengah Efisiensi Anggaran, Hillary: Apa Urgensinya?