Panja Mafia Anggaran Rawan Transaksi Kepentingan

JAKARTA -- Menyikapi sorotan dugaan proses penganggaran dana stimulus infratruktur yang berakibat bocornya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia berniat membentuk Panitia Kerja Anti Mafia Anggaran.

Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Program Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Ronald Rofiandri mengatakan, sebelum Panja Anti Mafia Anggaran dibentuk, sebaiknya seluruh fraksi menyepakati dulu urgensi dan target yang ingin dicapai.

"Panja tersebut seharusnya dapat diposisikan sebagai langkah koreksi dan upaya menemukan desain mekanisme penganggaran yang imun atau kebal terhadap bekerjanya virus-virus mafia anggaran," kata Ronald, kepada JPNN, Rabu (27/7).

Ronald yang ketika dihubungi masih berada di Papua itu menambahkan, setidaknya desain yang  dimaksud mampu mendeteksi lebih awal virus-virus mafia anggaran. Menurut dia, adanya beragam kasus yang mengindikasikan bekerjanya mafia anggaran, yang salah satunya melibatkan (oknum) Anggota DPR sejak periode lalu, tidak bisa dilihat sebagai satu kasus saja. Harus dipikirkan solusi yang bisa menyelesaikan masalah, agar kasus tidak terulang-ulang. "Karena rawan akan transaksi-transaksi yang sebenarnya tidak perlu terjadi," kata Ronald.