Panja Tunda Pembahasan Tiga Pemekaran di Sultra

jpnn.com - JAKARTA - Panitia Kerja tiga pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Sulawesi Tenggara (Sultra) menunda agenda rapat Panja dengan Pemerintah Provinsi Sultra, Pemkab Kabupaten Buton dan Pemkab Muna, serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR, Abdul Hakam Nanja, rapat panja yang sedianya dilangsungkan pukul 14.00 WIB, Rabu (12/2), terpaksa dijadwal ulang karena belum ada kecocokan soal waktu antara para pihak yang akan ikut rapat.
"Dijadwal ulang karena kehadiran para pihak belum ada kepastian. Waktu masing-masing ada yang gak cocok. Kemungkinan minggu depan," kata Abdul Hakam Nanja dikonfirmasi JPNN.
Dikatakan, kalau rapat panja sudah ada titik temu, barulah dibawa ke dalam rapat kerja (Raker) Komisi II dengan Mendagri dan Pemprov Sultra untuk pengambilan keputusan atau mengesahkan apa yang disepakati Panja pemekaran.
"Raker akan pengambilan keputusan, mengesahkan apa yang sudah disepakati di Panja," tambahnya.
Diketahui tiga usulan pemekaran di Sultra yang tengah bergulir di DPR yakni pembentukan Kabupaten Buton Tengah dan Buton Selatan yang ingin pisah dari Kabupaten Buton, serta Kabupaten Muna Barat pemekaran Kabupaten Muna.(Fat/jpnn)
JAKARTA - Panitia Kerja tiga pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Sulawesi Tenggara (Sultra) menunda agenda rapat Panja dengan Pemerintah Provinsi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- IPW Menilai Lirik Lagu Band Sukatani Bikin Panas Telinga Polisi
- Kedepan, Instruksi Megawati Bisa Diarahkan ke Kader PDIP di Legislatif
- Program Remaja Bernegara Bentuk Tanggung Jawab Parpol untuk Regenerasi Dunia Politik
- Tak Ikut Retret dan Ikuti Instruksi Megawati, Zukri Misran: Semua Kader Tegak Lurus
- Wibawa Pemerintahan Prabowo Dipertanyakan Setelah Terbit Instruksi Megawati
- Golkar Perintahkan Seluruh Kader yang Terpilih Jadi Kepala Daerah Wajib Ikut Retret