Panja Vaksin Covid-19 Resmi Dibentuk, Komisi IX: Banyak yang Harus Kami Awasi

jpnn.com, JAKARTA - Komisi IX DPR RI resmi membentuk panja vaksin Covid-19.
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menjelaskan panja yang telah dibentuk untuk melakukan pengawasan, termasuk dari program vaksin yang digencarkan pemerintah.
"Banyak yang harus kami lakukan pengawasan terhadap pengelolan program vaksin, tidak hanya dari aspek kehalalan saja," ujar Kurniasih, Senin (24/1).
Sejauh ini, kata dia, Komisi IX tengah menuyusun agenda panja vaksin Covid-19.
Salah satu susunan itu mengenai regulasi, hingga alokasi anggaran untuk pengadaan vaksin, yang nilai impor vaksin saat itu mencapai Rp 44,08 triliun dengan pengadaan sebesar 465,07 juta dosis vaksin.
Mufida menambahkan, insentif fiskal untuk pengadaan vaksin impor itu mencapai Rp 8,33 triliun sepanjang 2021. Artinya, insentif fiskal itu mesti bisa dioptimalkan penggunaannya untuk percepatan vaksinasi di tengah masyarakat.
"Mudah-mudahan ini bisa dioptimalkan dan juga ada optimalisasi dari tata kelola vaksin yang lebih baik ke depan," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Dalam kesimpulan rapat, Komisi IX DPR RI mendesak Kemenkes untuk memberikan data-data terkait vaksin kepada Komisi IX, antara lain jenis vaksin yang digunakan, jumlah masing-masing jenis vaksin, harga per dosis masing-masing jenis vaksin.
Sejauh ini Komisi IX tengah menuyusun agenda panja vaksin Covid-19. Salah satu susunan itu mengenai regulasi, hingga alokasi anggaran untuk pengadaan vaksin.
- Masyarakat Melayu Batam Harap Panja DPR Wujudkan Solusi Konkret
- Kemal Akbar Sebut Jemaah Haji dan Umrah Tetap Perlu Vaksinasi, Begini Alasannya
- Isu COVID & Lab Wuhan Mencuat Lagi, China Gercep Membela Diri
- Kabupaten Garut Butuh 10 Ribu Dosis Vaksin PMK untuk Atasi Wabah
- Sidang Tuntutan Korupsi APD Covid-19 di Sumut Ditunda, Ini Masalahnya
- Ketua DPR Minta Komisi IX Tindaklanjuti Polemik PP 28/2024