Pansel Capim KPK Panen Kritik, Bang Neta Minta Jokowi Tutup Telinga
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, Presiden Jokowi tidak perlu menanggapi fitnah dan perundungan sejumlah pihak terhadap panitia seleksi (pansel) maupun calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sebab, fitnah yang mereka lontarkan itu tanpa ada bukti nyata, selain wujud kebencian tingkat tinggi terhadap capim dari unsur Polri," kata Neta, Senin (2/9).
IPW berharap, begitu menerima 10 nama calon dari Pansel Capim KPK sore ini, presiden segera menetapkan lima orang untuk diserahkan ke parlemen agar bisa dilakukan uji kepatutan di Komisi III DPR. Dia menegaskan Presiden Jokowi harus percaya penuh pada pansel. Sebab Pansel Capim KPK dibentuk oleh keputusan presiden (keppres).
"Sehingga pansel adalah kepanjangan tangan presiden yang sudah dipercaya oleh presiden untuk melakukan proses seleksi capim KPK," paparnya.
BACA JUGA: Pansel Capim KPK Serahkan 10 Nama ke Jokowi Hari Ini, Calon Bermasalah Masuk?
Menurut Neta, selama beberapa bulan ini pansel sudah melakukan proses seleksi. Akhir dari seleksi itu, pansel memilih 10 figur terbaik dan diserahkan kepada presiden. Presiden nantinya akan menyerahkan lima nama ke Komisi III DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan sekaligus memilih siapa yang akan menjadi ketua KPK.
"Artinya, pansel hanya membantu presiden dalam melakukan proses seleksi capim dan keputusan terakhir ada di presiden dan Komisi III," ujarnya.
Dia menambahkan, terlepas dari munculnya pro kontra, siapa pun yang dipilih untuk menjadi 10 besar capim KPK yang diserahkan ke presiden, menjadi keputusan mutlak pansel. "Sebab pansel adalah orang-orang pilihan yang sudah diberi wewenang presiden denfab keppres," tegasnya.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, Presiden Jokowi tidak perlu menanggapi fitnah dan perundungan sejumlah pihak terhadap panitia seleksi (pansel)
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel
- Deddy Tidak Membantah Upaya Jokowi Mau Mengobok-Obok PDIP Mengganti Hasto