Pansel KPK 'Dimonopoli' Perempuan , PPP: Tak Relevan Lagi Bicara Gender
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan tidak relevan lagi publik menyoroti masalah gender terkait 9 perempuan yang ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Panitia Seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK).
"Kita tidak relevan lagi melihat aspek gender, perempuan semua atau apa. Saya melihat latar belakang ekspertis (kemampuan) maupun pengalaman mereka. Walaupun tentu barangkali Presiden punya pertimbangan sendiri kenapa kok yang dipilih perempuan semua," kata Arsul Sani saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (21/5).
Justru poin pentingnya, lanjut juru bicara DPP PPP ini, adalah latar belakang tim Pansel KPK itu sendiri, dikaitkan dengan harapan publik pada kinerja KPK ke depan. Dia juga menilai bisa jadi Presiden Jokowi memilih perempuan karena tidak mudah diintervensi.
"Barangkali dikira-kira ini, kenapa perempuan, barangkali perempuan lebih resisten terhadap kemungkinan intervensi, titipan dan lain sebagainya, untuk calon KPK yang akan dipilih," jelasnya.
Karena itu Arsul mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi terkait Pansel KPK, yang juga melibatkan multi disiplin ilmu secara berimbang karena tidak hanya fokus pada latarbelakang hukum.
Arsul membaca langkah Presiden ini bisa dimaknai sebagai upaya agar Pansel tidak hanya memilih calon pimpinan KPK yang fokus pada penindakan saja, tapi juga intens dalam melakukan pencegahan korupsi dan penguatan kelembagaan. (fat/jpnn)
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan tidak relevan lagi publik menyoroti masalah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- KPK tak Hadir, PN Jaksel Tunda Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto
- 6 Kecamatan di Sragen Dilanda Banjir Imbas Hujan Deras
- BMI Gandeng Mahasiswa dan Pemuda Gelar Indonesian Youth Summit 2025
- Pesawat A400M Pertama untuk Indonesia Masuki Tahap Perakitan Akhir di Seville
- Guru Besar Sebut Hasto Punya Hak Perlindungan di Kasus Harun Masiku
- Profil Aguan, Konglomerat yang Terseret Polemik Pagar Laut Misterius di Tangerang