Pansus Angket KPK Bakal Panggil Komnas HAM
jpnn.com, JAKARTA - Pansus Angket KPK menemukan adanya indikasi tersangka korupsi tidak boleh didampingi pengacara, saat menjalani proses hukum di komisi antirasuah.
Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi mengatakan, pihaknya berencana menanggil Komnas HAM untuk mempertanyakan persoalan ini. Hanya saja, dia mengatakan, saat ini akan ada pemilihan komisioner Komnas HAM.
"Setelah itu, bukan tidak mungkin kami akan panggil Komnas HAM untuk mintakan pendapatnya dalam konteks ini," kata Taufiqulhadi, Jumat (25/8).
Pansus Angket KPK memiliki keyakinan Komnas HAM akan melihat dengan jelas bahwa ada pelanggaran-pelanggaran berat yang telah dilakukan KPK. "Saya saya yakin mereka dengan senang hati datang dan menyampaikan pendapat mereka tentang pelanggaran HAM yang dilakukan KPK," kata politikus Partai NasDem itu.
Taufiqulhadi justru mempertanyakan sikap Komnas HAM yang bungkam selama ini. Dia mengaku sudah berbicara dengan pegiat HAM terkait persoalan ini. Dia berharap Komnas HAM yang baru nanti bisa memberikan perhatian dan bersuara terhadap KPK. (boy/jpnn)
Pansus Angket KPK menemukan adanya indikasi tersangka korupsi tidak boleh didampingi pengacara, saat menjalani proses hukum di komisi antirasuah.
Redaktur & Reporter : Boy
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan
- Inilah Putusan KPK soal Penggunaan Jet Pribadi Kaesang bin Jokowi
- KPK Sarankan Semua Pihak Profesional Saat Tangani PK Mardani Maming
- Debat Pilgub Jateng: Andika Sebut Indeks Demokrasi dan Pelayanan Publik Menurun
- Kacau, Kantor Media di Papua Dilempar Molotov, Komnas HAM Ambil Sikap Begini
- KPK Panggil Auditor Utama BPK terkait Kasus Korupsi X-Ray di Kementan