Pansus DPD RI Ungkap Empat Persoalan Pokok di Tanah Papua

a.     Pemerintah harus melakukan REKOGNISI, yaitu sebuah pengakuan bahwa Orang Papua bisa menjadi tuan di negerinya sendiri. INILAH KEKHUSUSAN ITU, agar HASIL PEMBANGUNAN SUNGGUH DINIKMATI OLEH ORANG PAPUA.

b.     Pemerintah perlu membentuk Partai Politik Lokal di Tanah Papua sebagaimana amanat UU Otsus. Peran partai lokal ini sangat signifikan dalam membangun kepercayaan Orang Papua terhadap pemerintah.

c.     Pemerintah perlu memberikan Penguatan peran dan wewenang MRP dalam legislasi, bukan sekadar menjadi lembaga budaya.

d.     Pemerintah perlu menitikberatkan peran OAP dalam aspek pembangunan dan tata kelola pemerintahan. Terkait hal ini, percepatan implementasinya dilakukan melalui PENGANGKATAN HONORER dan PENERIMAAN PEGAWAI diutamakan KHUSUS Orang Asli Papua.

e.     Mendorong desain dialog yang humanis, baik berupa format maupun isi dialog terkait eksistensi pembangunan di Papua dan hak-hak OAP yang terlupakan

f.      Rekrutmen politik di Papua dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun legislatif harus didorong agar dilaksanakan aspek KEKHUSUSAN dalam otonomi khusus yaitu mengedepankan Orang Asli Papua.

g.     Afirmasi positif yang harus diperhatikan ialah bahwa dengan prinsip Orang Papua menjadi tuan di negerinya sendiri, maka diminta agar semua pimpinan lembaga penegak hukum: Kapolres, Kapolda, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan juga semua pimpinan instansi pertahanan dan keamanan: Pangdam dan pimpinan satuan teritorial TNI baik Angkatan Laut maupun Angkata Udara di Papua, HARUS Orang Asli Papua.

4.      Rekontruksi Otsus melalui Revisi UU 21/2001