Pansus Ingin Lindungi SBY

Lebih lanjut Boni menilai langkah SBY untuk mengorbankan Boediono dan Sri Mulyani sebenarnya sudah terbaca dalam dua kali pidato presiden terakhir ini. Dalam pidato itu SBY dengan jelas menegaskan bahwa dirinya dan keluarganya, partai Demokrat serta tim kampanye SBY tidak ada yang mendapatkan aliran dana bailout. "SBY tidak mengatakan tim kampanye SBY-Boediono namun hanya Tim Kampanye SBY dan itu ditegaskannya dua kali. Ini jelas sudah mengarah ke Boediono," paparnya.

Terakhir, lanjut Bony, agar terlihat elegan SBY pun mengklarifikasi permintaan Pansus agar menonaktifkan Sri Mulyani dan Boediono, dengan jawaban normatif bahwa itu bertentangan dengan konstitusi. Kalau SBY dan Partai Demokrat memang mau membela Boediono dan Sri Mulyani, maka seharusnya hal itu dilakukan lewat mekanisme loby parpol di DPR ataupun pansus.

"Tetapi SBY dan partainya cenderung membiarkan parpol anggota koalisi menekan kedua orang itu. Padahal mudah bagi SBY melakukan itu dengan parpol. Yang sulit adalah menegosiasikan dengan rakyat yang terlanjur memiliki opini yang berbeda," ungkap Boni.

Hal lain yang patut dicurigai, sambung Boni, ketika pers menanyakan berbagai hal yang menjurus dugaan keterkaitan SBY justru anggota pansus selalu mengelak dengan berbagai alasan. "Seperti pertanyaan saat JK menolak permintaan bail out, tapi kedua orang itu tetap mencairkan. Kekuatan siapa dibalik larangan JK itu hingga Boediono dan Sri tetap mengucurkan dana? Tak satupun diantara anggota Pansus yang berani menjawab," jelas Boni.(fas/ara/jpnn)