Pansus Kritik Buku Putih Sri Mulyani
Berisi Pembelaan Kasus Bank Century
Kamis, 14 Januari 2010 – 05:28 WIB

Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat dimintai keterangan oleh Pansus Hak Angket Bank Century di gedung DPR, Rabu (13/1). (Foto: Mustafa Ramli/Jawa Pos)
JAKARTA - Buku putih yang diterbitkan Depkeu untuk pembelaan Menkeu Sri Mulyani dianggap bernuansa politis oleh sejumlah anggota Pansus Angket Bank Century. Buku yang memuat kutipan sejumlah anggota pansus terkait dengan kasus Century itu tidak akan memengaruhi sikap pansus. Sejumlah anggota pansus yang dicatut namanya dalam buku putih itu justru melontarkan kritik balik. Apalagi, kata Melchias, pernyataan pribadi itu muncul setelah ada penyampaian dari pemerintah. Pada Desember 2008, pemerintah menyatakan bahwa terjadi krisis. "Saya tanggapi secara pribadi karena pemerintah bilang. Tapi, bilang krisis di mana? Tidak ada," lanjutnya.
"Itu statemen saya yang diambil sepotong. Tidak ada pengaruhnya," kata Melchias Mekeng, anggota Pansus Century dari Fraksi Partai Golkar, di gedung DPR kemarin (13/1).
Melchias mengakui, pernah mengeluarkan pernyataan terkait dengan perlunya pemerintah melakukan penyelamatan dari krisis. Namun, esensinya berbeda dengan penyelamatan Bank Century. Anggota komisi XI itu menyatakan, pemerintah tidak pernah mengajak ataupun membahas bantuan aliran dana Century kepada DPR."Pemerintah juga tidak pernah bilang (kepada DPR) akan menggunakan Rp 6,7 triliun," tegasnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Buku putih yang diterbitkan Depkeu untuk pembelaan Menkeu Sri Mulyani dianggap bernuansa politis oleh sejumlah anggota Pansus Angket Bank
BERITA TERKAIT
- Hadirkan Poliklinik Women & Children, RS Mitra Keluarga Bekasi Janjikan Layanan Komprehensif
- Berdialog dengan Fadli Zon, Putu Rudana: Seni Budaya Harus Jadi Mercusuar Bernegara
- Sumber Air Bersih Warga Merapi Barat Lahat Hilang Akibat Limbah Tambang
- Kemenhan Tetapkan 787 PNS dan PPPK Jadi Komponen Cadangan, Untuk Apa?
- PPPK juga Menjadi Komcad, Harus Siap Digerakkan Kapan Saja
- Memang, Sulit Percaya Begitu Saja pada Danantara