Pansus Mestinya Sasar Pemerintah, Bukan KPU

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti menilai polemik terkait Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Pemilu Presiden 2014 merupakan salah pemerintah.

Menurutnya, masalah ini tidak akan muncul jika saja program e-KTP berjalan dengan semestinya.

Ray mengatakan, jika e-KTP digunakan dalam pemilu, maka tidak mungkin ada warga yang bisa mencoblos di dua TPS berbeda.

"E-KTP kan harusnya sudah online seluruh Indonesia. Jadi warga tinggal datang ke TPS, tidak perlu undangan tinggal diverifikasi KTP-nya dan dia tidak mungkin bisa milih lagi di mana pun juga," papar Ray dalam sebuah diskusi di kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (19/8).

Ray juga menyalahkan pemerintah terkait kualitas data pemilih secara keseluruhan. Ia berpendapat banyaknya data invalid seperti kesalahan nama, alamat atau masih terdaftarnya warga yang sudah meninggal dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak lepas dari buruknya data kependudukan pemerintah.

Menurut Ray, memastikan data kependudukan seorang warga valid atau tidak adalah tanggung jawab penuh pemerintah. Sementara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara seharusnya hanya bertugas memastikan warga tersebut memiliki hak pilih.

"Kerja KPU seharusnya cuma memastikan apakah warga ini sudah 17 tahun atau sudah menikah apa belum, anggota TNI Polri aktif atau bukan. Kalau sudah memenuhi syarat itu tinggal dimasukan dalam DPT," ujarnya.

Pria yang belakangan selalu tampil mengenakan peci ini juga sempat menyinggung rencana DPR membentuk Pansus Pilpres. Ray menilai DPR seharusnya membentuk juga Pansus Daftar Pemilih untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah.