Pansus Orang Hilang, Manuver Politik

Menurut Haryanto, sebenarnya kasus orang hilang dan penculikan aktivis 1997/1998 itu sama dengan kasus Tragedi Semanggi I dan II, 27 Juli, Tanjung Priok dan Talangsari.

''Peristiwa itu buah dari kebijakan politik rezim berkuasa pada saat itu, yang dalam kenyataannya sulit dimintakan pertanggungjawaban hukumnya secara pribadi-pribadi terhadap para pejabat atau mantan pejabat yang diduga terlibat,'' imbuh Haryanto.

Jadi lanjutnya, semua kasus tersebut hanya dapat diselesaikan dengan menempatkan masalahnya dalam konteks perjuangan bangsa menuju kehidupan yang demokratis dan menghormati penegakkan hukum serta memajukan HAM.

"Dengan prinsip tersebut dan dalam rangka rekonsiliasi nasional guna memelihara persatuan seluruh anak bangsa, saya menyatakan mendesak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk berani mengambil alih tanggung jawab sejarah ini," tegasnya. (Fas/JPNN)