Pansus Papua DPD RI Menggali Permasalahan di Tanah Papua

jpnn.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI terus menggali permasalahan di Tanah Papua seperti hak ekonomi sosial, dan budaya. Pansus Papua juga memandang penting terhadap isu-isu strategis lain seperti Otonomi Khusus (Otsus).

“Kami memandang penting isu-isu strategis di Papua. Walaupun Pansus ini hanya mempunyai waktu yang singkat yaitu enam bulan saja, namun mudah-mudahan kita bisa menggali permasalahan-permasalahan di Papua,” ucap Ketua Pansus Papua Filep Wamafma saat Rapat Dengar Pendapat Umum di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (20/1).

Filep mengatakan pelaksanaan Otsus di Papua dan Papua Barat dimaksudkan sebagai respon pemerintah pusat atas permasalahan di Papua. Menurutnya, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Papua.

“Seiring dengan pelaksanaanya, Otsus belum berhasil mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Papua dan Papua Barat khususnya dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya,” jelasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2019 yang menyebutkan bahwa Provinsi Papua sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia yaitu 27,53 persen. Sedangkan Papua Barat tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan yang masih diatas 20 persen, yaitu 22,17 persen.

“Tingginya angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat belum mampu ditekan secara signifikan walau dana Otsus di tahun 2019 ini telah mencapai Rp. 5,85 Triliun,” kata senator asal Papua Barat itu.

Filep menjelaskan bahwa di sektor pendidikan, tenaga pengajar masih terbatas dan penyebarannya tidak merata. Bahkan, sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang baik dan sesuai standar pendidikan di Indonesia juga sangat diperlukan.

“Masih banyak sekolah di pedalaman Papua yang belum memiliki fasilitas gedung sekolah yang layak, dan tidak memiliki sarana penunjang proses belajar-mengajar,” tuturnya.