Pansus Papua DPD RI Menyoroti Masalah Pendidikan di Papua

Pansus Papua DPD RI Menyoroti Masalah Pendidikan di Papua
Ketua Pansus Papua DPD RI Dr. Filep Wamafma (kiri) saat berdialog dengan Pimpinan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dan Asosiasi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta (APTISI) pada Rabu (27/11) lalu. Foto: Humas DPD RI


5. Pansus Papua DPD RI mendukung upaya penguatan dan pengembangan tata kelola dan kebijakan pembangunan Pendidikan di Papua dengan memprioritaskan pada:

a. kualitas pendidikan dasar dan menengah di tanah Papua;
b. IPM pendidikan menengah tanah Papua;
c. keterlibatan dan kerjasama monitoring dan evaluasi dana otsus dengan melibatkan Perguruan Tinggi
d. keberpihakan Dana Otsus untuk Perguruan Tinggi

6. Pansus Papua DPD RI mendukung sikap dari Perguruan Tinggi terhadap masalah politik dan keamanan yang mengharapkan adanya stabilitas keamanan di Tanah Papua untuk percepatan pembangunan Papua. Selain itu, pembentukan KKR sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan HAM di tanah Papua.

7. Pansus Papua DPD RI mendukung revisi Undang-Undang Otsus dengan fokus pada persoalan Kewenangan; Kelembagaan; Keuangan; hukum politik pemerintahan dan HAM; dan kebijakan strategis pembangunan 28 bidang.

8. Pansus Papua DPD RI akan mengoptimalkan data, informasi, dan hasil penelitian dan rekomendasi yang berkaitan dengan permasalahan Papua yang bersumber dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).(adv/jpnn)

Ketua Pansus Papua DPD RI Dr. Filep Wamafma menyatakan Pansus yang dipimpinnya menyoroti permasalahan pendidikan di Papua.


Redaktur & Reporter : Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News