Pansus Papua DPD Serukan Penyelesaian Karyawan Freeport yang Kena PHK
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Pansus Pansus Papua DPD RI Otopianus P Tebai mendesak Pemerintah dan PT Freeport Indonesia untuk kembali mempekerjakan karyawan PT Freeport yang sebelumnya menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“Kami dari Pansus Papua mendesak pemerintah segera mencari solusi terbaik bagi karyawan PT Freeport yang telantar setelah di PHK. PT Freeport dan Inalum segera bertanggung jawab dan menanggapi serius persoalan karyawan,” tegas Otopianus P Tebai kepada JPNN, Selasa (19/11).
Sebelumnya, Otopianus bersama Ketua Pansus Papua DPD RI Filep Wamafma menerima kunjungan pegawai Freeport Indonesia yang terkena PHK sejak tahun 2017 sampai sekarag.
“Mereka telah berkunjung ke beberapa kementerian, bahkan sampai ke Presiden tetapi belum ada respons yang positif,” kata Otopianus.
Oleh karena itu, Otopianus kembali menyerukan kepada pemerintah termasuk PT Freeport untuk segera menyelesaikan persoalan karyawan PT Freeport yang mengalami PHK.
Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus Pansus Papua DPD RI sekaligus Senator dari Papua, Otopianus P Tebai bersama Ketua Pansus Papua Filep Wamafma menerima perwakilan Karyawan PT Freeport di DPD RI Perwakilan Provinsi Papua.
“Kami menerima Karyawan Freeport yang kena PHK sejak tahun 2017 dan sampai sekarang belum selesai,” katanya.(fri/jpnn)
Wakil Ketua Pansus Pansus Papua DPD RI Otopianus P Tebai mendesak Pemerintah dan PT Freeport Indonesia untuk kembali mempekerjakan karyawan PT Freeport yang sebelumnya menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Redaktur & Reporter : Friederich
- Ketua DPD RI Apresiasi Kebijakan Efisiensi Presiden Prabowo pada Anggaran dan Belanja Pemerintah
- Perihal Kebijakan Opsen Pajak Dalam UU HKPD, Senator DPD RI Lia Istifhama: Prioritaskan Fungsi Ekologi
- Senator Dedi Batubara Hadiri Dialog Publik Kelompok Cipayung Plus Sumut Terkait 100 Hari Kabinet Prabowo
- Tinjau Pembangunan IKN Bersama Pimpinan MPR, Senator NTT Abraham Paul Liyanto: Membanggakan
- Temui Anggota PPUU DPD RI Lia Istifhama, FM3 Bahas Dampak Sosial Ekonomi Reklamasi Pesisir Surabaya
- Pimpinan Kelompok DPD RI di MPR Tinjau Pembangunan IKN, Begini Komentar Senator Dedi Batubara