Pansus Pelindo II Dicap Sudah Tak Lagi Mewakili Kepentingan Nasional
jpnn.com - JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pelindo II dinilai sudah tak lagi mewakili kepentingan nasional alias masyarakat di Tanah Air.
Pansus yang dipimpin oleh Rieke Diah Pitaloka (PDIP) ini dianggap hanya dibentuk dengan muatan kepentingan tertentu. Akhirnya, ada yang menilai Pansus Pelindo II sudah 'masuk angin'.
"Saya melihat pansus (Pelindo) itu tak relevan lagi dinyatakan untuk kepentingan nasional. Bahkan sejumlah anggota pansus sendiri pun sudah gerah dengan agenda kelompok tertentu itu," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Public Policy Institute (IPPI) Agung Suprio, di Jakarta, Senin (2/11).
Agung mengatakan, anggapan bahwa pansus hanya sarat kepentingan dari PDIP untuk memuluskan agenda politiknya di BUMN, tak bisa terbantahkan. Sementara anggota fraksi lain sudah mulai gerah dengan agenda terselubung pansus di luar untuk memperbaiki kinerja seluruh BUMN.
Ia mencontohkan, pertanyaan-pertanyaan yang mengemuka di pansus pun hanya fokus kepada kinerja direktur utama Pelindo II, RJ Lino. Kondisi itu dinilai Agung membuat anggota fraksi lain berpendapat bahwa mereka telah "dipermainkan" kelompok tertentu.
"Seharusnya yang muncul di Pansus bagaimana memperbaiki tata kelola BUMN. Bukan malah fokus ke individul saja. Itu tidak benar juga," katanya.
Kemungkinan lain yang membuat fraksi lain gerah dengan PDIP, karena gagal "deal". Sebab, kata Agung, bisa saja di awal pembentukan pansus patut diduga ada sesuatu yang dijanjikan namun akhirnya tidak ditepati.
"Semua orang pun akhirnya sudah tahu tujuan dari pansus itu. Kenapa Pelindo II saja yang di pansus-kan. Sekalian saja semua BUMN dibuat pansusnya. Kalau mau cari-cari kesalahan pasti ada kesalahan. Tujuan pansus itu saya kira sudah melenceng," katanya.
JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pelindo II dinilai sudah tak lagi mewakili kepentingan nasional alias masyarakat di Tanah Air. Pansus
- Anak Buah Prabowo Ini Sebut Ibu Kota Negara Masih DKI Jakarta
- Pernyataan Terbaru Mendikdasmen Abdul Mu'ti soal Kenaikan Gaji, Honorer Bisa Senang
- Cara Indonesia Re Membangun Budaya Integritas dan Akuntabel
- Wujudkan Ruang Ibadah yang Nyaman, NIPPON PAINT Percantik 51 Musala di Jateng
- Kemendagri Bikin Acara Identitas Kependudukan Digital Sejalan dengan Asta Cita Prabowo
- Usut Kredit Fiktif Rp220 M, KPK Panggil Pihak BPR Bank Jepara Artha