Pansus Pemindahan Ibu Kota tidak Bahas RUU dan Perppu

Kedua, ujar Amali, terkait lokasi dan lingkungan. Menurut dia, lingkungan bukan hanya soal fisik, tetapi terkait dengan sosial dan lain sebagainya. Ketiga, adalah aparatur beserta produk regulasi yang dibutuhkan. "Jadi, kami tidak bergeser ke mana-mana, tetap merujuk kepada hasil kajian yang ada," kata Amali.

Karena itu, ungkap Amali, pansus nanti akan lebih kepada upaya meminta penjelasan, klarifikasi, dan bertanya kepada yang membuat kajian. Menurut Amali, pansus awalnya memang ingin memperluas pembahasan dengan mengundang pakar, akademisi, dan kalangan lainnya, tetapi karena persoalan waktu akhirnya tidak dilakukan.

"Karena oleh pimpinan DPR kami ada limitasi waktu bahwa 30 September harus ada laporan dan sudah pengambilan keputusan di paripurna," jelas Amali.

Nah, Amali berujar, berangkat dari tiga topik besar itulah pansus akan mengundang narasumber terkait. Pansus berasumsi pemerintah sudah membicarakan secara internal, komprehensif sehingga melahirkan kajian.

Pansus akan mengundang Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, karena terkait topik besar pertama yakni sumber pembiayaan infrastruktur.

Terkait topik lokasi dan lingkungan, pansus akan mengundang Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk topik ketiga, lanjut Amali, pansus akan mengundang Kementerian ATR / BPN, Kementerian Dalam Negeri.

"Tidak terlepas dari itu adalah Kementerian Hukum dan HAM. Karena ini menyangkut regulasi pasti di dalam setiap surat presiden selalu Menkumham disertakan," paparnya.

Selain itu, lanjut Amali, karena ingin mengetahui persoalan geostrategis, pansus juga akan mengundang Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri.