Pansus Pilpres Tak Punya Makna

jpnn.com - JAKARTA - Ketua  Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wapres terpilih pada sidang paripurna MPR 20 Oktober mendatang tak bisa ditunda.

Hal itu disampaikan Muhaimin menanggapi permintaan kubu Prabowo-Hatta yang mendesak DPR RI segera membentuk Pansus Pilpres 2014 serta menunda pelantikan Jokowi-JK.

”Pelantikan Jokowi-JK tidak bisa tidak dilakukan, sebab MK (Mahkamah Konstitusi) dalam putusannya menolak seluruh permohonan yang diajukan mereka (Prabowo-Hatta), bahkan MK menguatkan ketetapan KPU yang menyatakan Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres 2014. Dan sesuai konstitusi, putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Sehingga sudah tidak ada jalan lain,” terang Cak Imin di kantor DPP PKB Jalan Raden Saleh  Jakarta Pusat, di sela-sela diskusi ’Membangun Indonesia dari Pertanian dan Penguatan Desa, Minggu (24/8).

Terkait Pansus Pilpres yang digagas kubu Prabowo-Hatta, menurut Muhaimin adalah hal sama-sekali  tidak bermakna. Dijelaskannya, Pansus memang lahir dari aspirasi politik di DPR dan memang ada mekanismenya.

”Tapi saya yakin (Pansus) sudah nggak punya makna yang terlalu signifikan. Apa coba yang bisa dilihat dari Pansus?” lontar Muhaimin yang juga Menakertrans ini.

Ia pun sangat meyakini kalau Pansus meskipun terbentuk, namun tidak akan membawa hasil apa-apa. Sebab putusan MK yang sudah final dan mengikat itu akan disusul dengan pelantikan Jokowi-JK di gedung MPR

Sementara Ketua DPP PKB Marwan Jafar di lokasi yang sama mengatakan upaya yang dipilih koalisi pengacara dari kubu Prabowo-Hatta termasuk mendesak DPR membentuk Pansus Pilpres itu sudah tidak relevan lagi. ”Sudah nggak relevan lagilah, tinggal sebulan lagi, apalagi putusan MK final dan mengikat,” ujar Marwan.

Marwan mengingatkan putusan MK telah menguatkan keputusan KPU, artinya semua proses hukum telah selesai. ”Proses hukum sudah selesai dengan puncaknya pada putusan MK, apalagi proses politik di DPR untuk membuat pansus pilpres. Jadi gak mungkin ada penundaan pelantikan,” tegas Marwan.