Pansus Reklame Siap Hadapi Mafia

KONTROVERSI pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Reklame di internal DPRD DKI masih terus berlanjut. Sebagian menghendaki adanya perbaikan regulasi terkait penyelenggaraan reklame di Jakarta. Di sisi lain, menghendaki dilakukan pengusutan melalui pembentukan pansus, sehingga bisa memunculkan rekomendasi atas perbaikan regulasi.

Ketua Pansus Reklame DPRD DKI Sayogo Hendrosubroto menegaskan, keberadaan pansus tidak semata-mata untuk mencari penyebab banyak kebocoran dalam penyelenggaraan reklame. Akan tetapi, pansus akan menghasilkan rekomendasi secara mengikat terhadap Pemprov DKI. “Untuk memperbaiki regulasi atau membuat aturan secara detail, gubernur membutuhkan rekomendasi yang mengikat. Yakni lewat pansus,” ujar dia, Senin (5/11).

Keberadaan pansus tersebut, sambung Sayogo, melihat banyak permainan oknum tak bertanggung yang menyebabkan tidak pernah terwujud pencapaian target penerimaan daerah dari penyelenggaraan reklame. “Upaya pansus seperti memperbaiki lokasi-lokasi strategis yang selama ini ada dalam aturan gubernur. Walaupun kebocoran sulit dibuktikan,” tandas wakil ketua DPRD DKI itu.

Karena itu, kata Sayogo, kini pansus tengah menyusun langkah apa saja untuk memulai investigasi. Sehingga pansus bisa berjalan secara efektif. “Kami harus bekerja melakukan perbaikan. Sebab yang kita hadapai adalah mafia reklame yang banyak merugikan daerah. Di era Pak Jokowi, semua harus tertib,” tutur dia.