Pansus Sepakat Alokasi Dana untuk Desa

"Mereka bisa diangkat secara bergelombang dengan kualifikasi persyaratan yang terukur. Dengan demikian, kondisinya tidak mengguncangkan anggaran negara seperti yang ditakuti pemerintah selama ini," tegasnya.

Priyo juga sepakat bahwa masa jabatan Kades tidak harus disamakan dengan presiden dan kepala daerah yang lima tahun. Dia beralasan, kepala desa merupakan pimpinan yang langsung berhadapan dengan masyarakat di level pemerintahan terbawah. "Saya optimistis ini akan menjadi jalan moderat yang paling bisa disetujui DPR dan presiden," kata Priyo.

Soal alokasi dana desa, Priyo juga menilai permintaan itu rasional. Sebenarnya saat ini sudah banyak plafon anggaran bernilai triliunan rupiah yang masuk ke desa. Tapi, dana itu tersebar kecil-kecil di berbagai kementerian, sehingga tidak fokus.

Dengan adanya penegasan alokasi dana desa, dana dari APBN bisa langsung mengalir ke desa dengan perantaraan pemerintah kabupaten atau kota. "Sekarang ini sekitar 40 persen hilang di tengah jalan. Sebagian dicuil untuk biaya konsultan," ujarnya. (bay/pri/c2/agm)