Pantaskah Sutiyoso jadi Calon Tunggal Kepala BIN?

jpnn.com - JAKARTA - Sosok Sutiyoso masih menjadi perdebatan untuk menduduki posisi penting Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN). Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak.

Badan Relawan Nasional (BRN) misalnya, menolak Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Letjen (Purn) Sutiyoso sebagai calon tunggal kepala BIN. Pasalnya, keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu kental dengan aroma bagi-bagi jabatan.

Aktivis BRN Eky Tarigan mengatakan, jabatan kepala BIN harusnya tidak dijadikan alat dagang politik. Menurutnya, BIN memiliki peran yang terlalu vital bagi stabilitas negara. Sehingga, tidak boleh diserahkan kepada sembarangan orang.

"Sementara tidak ada satupun ketua partai politik menduduki jabatan di kabinet, di sisi lain pencalonan kepala Badan Intellijen Negara yang bukan porsi politik diberikan kepada seorang ketua parpol," kata Eky dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (21/6).

Dari lima partai politik pengusung Jokowi saat pemilu lalu memang belum ada yang ketua umumnya duduk di kabinet. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang pada kabinet sebelumnya menjadi menteri pun tidak diberi jatah oleh Jokowi.

Lebih lanjut Eky menjelaskan, tanggung jawab BIN yang sangat besar dalam menjaga keamanan negara membuat lembaga itu memiliki wewenang yang besar pula. Pada hakekatnya kerja-kerja intelijen dipahami sebagai kerja yang bersifat khusus (extra ordinary) dari hukum maupun pelaksanaan hak asasi manusia.

Bahkan, untuk menunjang tugas tersebut, pos belanja intelijen dibuat bersifat rahasia. Dengan kata lain, jika BIN ataupun petinggi-petinggi di dalamnya melakukan penyelewengan, aparat penegak hukum akan kesulitan membongkarnya.

Dengan kekuasaan seperti itu, lanjut Eky, tentu akan sangat berbahaya jika BIN dipimpin oleh orang yang salah. "Penetapan Sutiyoso sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara, tidak mencerminkan adanya niat baik serta sangat melukai perasaan Rakyat dan Negara Republik Indonesia," ujar Eky.