Panti Pijat Marak, Walikota Marah

PALEMBANG – Banyaknya Panti Pijat Urut Tradisional (PPUT) dan Panti Pijat Urut Modern (PPUM) yang beroperasional tanpa izin resmi, membuat Wali Kota Palembang, H Eddy Santana Putra berang. Ia menginstruksikan anak buhanya untuk segera mendata dan memantau kondisi di lapangan. "Jika benar (PPUT/PPUM, red)) tidak berizin, tutup (tempat usahanya, red)," tegas Wako Eddy.

Langkah tegas berupa penertiban PPUT/PPUM ilegal tersebut diambil karena pihak bersangkutan dinilai telah melanggar aturan yang ditetapkan. Seharusnya, kata Eddy, setiap bangunan yang berdiri dan tempat usaha yang beroperasional harus mengantongi izin dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.

"Kalau tidak ada (izin, red), berarti ilegal, harus ditertibkan," terangnya. Tapi, sambung Eddy,  terlebih dahulu perlu ada pemberitahuan dan peringatan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Oleh karena itu, petugas retribusi diimbau untuk lebih aktif mensosialisasikan mengenai pengurusan dan pembuatan perizinan seperti surat izin tempat usaha (SITU) dan izin operasional yang saat ini telah diserahkan ke kantor pelayanan perizinan terpadu (KPPT) Palembang.