Panwas Mulai Periksa Laporan Pemilih Fiktif

Ia menjelaskan, laporan dari masyarakat tersebut akan dipelajari dulu oleh lembaganya. Panwas DKI tidak bisa langsung mencoret warga pemilik NIK bermasalah karena akan menghilangkan hak politik warga negara.

 

"Ada keinginan untuk mencoret nama-nama yang sangat banyak, yang real itu katanya 5,6 juta. Ini tentunya harus kami pelajari, harus dilihat dahulu, kalau kita coret begitu saja maka kemudian akan kehilangan hak politik warga negara," ujarnya.

 

Selain menerima laporan pemilih fiktif, Panwas DKI juga menerima tuntutan agar penyelenggaraan pemilukada dibatalkan hingga pendataan pemilih diperbaiki. Menanggapi tuntutan tersebut, Panwas mengaku akan berkomunikasi lebih dahulu dengan keenam pasangan calon.

 

"Ada tuntutan agar pemilukada ini ditunda sebelum DPT ini bisa baik, valid dan reliable. Tentu saja ini kan dari pasangan calon musti kita dengarkan juga pendapat mereka," tandas Ramdansyah. (dil/jpnn)