Panwas Temukan Indikasi PNS Tak Netral

PANWASLU DKI Jakarta menemukan indikasi pelanggaran netralitas PNS di Pilkada 2012. Sejumlah kasus yang mengarah pada sikap tak lazim di lingkungan birokrasi tengah dalam proses pendalaman. Beberapa kasus indikasi PNS tidak netral terungkap dalam peristiwa yang dialami cagub DKI Hendardji Soepandji. Saat itu, Hendardji diundang bertemu warga dan kerja bakti di RT 6 RW 6 Kelurahan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Acara nyaris batal lantaran warga mendapat tekanan dari RW setempat karena dianggap kampanye. Sikap RW itu setelah mendapat teguran dari lurah setempat.

Peristiwa indikasi PNS tidak netral juga dialami cagub Hidayat Nur Wahid (HNW). Yakni saat HNW akan melakukan khutbah di Masjid An Ni"mah, di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara. Menurut pengurus masjid, keinginan untuk khutbah itu mendapat larangan dari Bupati dan Camat Kepulauan Seribu.

Bahkan Panwaslu DKI juga sempat menerima laporan terdapat PNS yang terancam akan dimutasi dari jabatannya apabila tidak memilih cagub incumbent. “Tidak netralnya PNS berpotensi di mana saja lingkungan birokrasi. Kami akan menyampaikan perihal netralitas PNS kepada seluruh camat dan SKPD (satuan kerja perangkat daerah),” ujar Ketua Panwaslu DKI Ramdhansyah kepada INDOPOS (JPNN Grup), Rabu (30/5).

Kendati laporan tersebut telah memasuki masa tenggang (10 hari), namun Panwaslu DKI tetap akan menindaklanjuti laporan tersebut. Sehingga tidak menjadi preseden buruk di kemudian hari. “Ini sudah memasuki hari kesebelas, tapi tetap akan kami dalami. Keterlibatan PNS aktif itu sangat berat hukumannya,” tandas Ramdhansyah.