Panwaslu Tak Berdaya, Video SARA Merajalela

JAKARTA - Kemunculan video tentang peristiwa kerusuhan Mei 1998 di YouTube yang dikaitkan dengan Pilkada DKI 2012 dinilai sebagai imbas lemahnya penanganan isu SARA. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai Panwaslu DKI ikut bertanggung jawab atas kemunculan video kontroversial tersebut.

"Kasus Youtube muncul akibat penanganan isu SARA lemah. Tidak adanya satupun kasus SARA yang ditangani oleh Panwaslu, diteruskan ke pihak kepolisian dan tuntas dihukum menunjukkan tentang adanya pembiaran sehingga pihak-pihak yang bermain di air keruh SARA ini tidak jera dan semakin keterlaluan," kata Manajer Pemantauan JPPR, Masykurudin Hafidz dalam siaran pers yang diterima JPNN, Jumat (24/8).

Masykurudin mengingatkan, isu SARA dalam Pilkada DKI akan semakin menjamur apabila dibiarkan. JPPR mendorong agar Panwaslu DKI segera membereskan isu SARA sebelum hari pemungutan suara final tanggal 20 September 2012. Panwaslu DKI diminta pro aktif bertindak tanpa mengunggu pengaduan.

"Melihat waktu yang cukup panjang menuju putaran kedua, inilah momentum Panwaslu dan kepolisian untuk menelusuri kasus Youtube SARA dan menindak dengan cepat pelakunya," ujar Masykurudin.