Panwaslukada Banten Tutup Mata
Rabu, 08 Juni 2011 – 05:45 WIB

Panwaslukada Banten Tutup Mata
SERANG - Maraknya atribut kampanye kandidat yang akan maju dalam Pemilukada Banten, bukti lemahnya pengawasan yang dilakukan Panwaslukada Banten. Wasit Pemilukada Banten itu juga dinilai tutup mata lantaran hingga kini belum ada tindakan terkait pengawasan nyata pelaksana pesta demokrasi di provinsi ke-30 tersebut. Seperti maraknya atribut calon kandidat yang terpasang sebelum waktunya. ”Kewenangan Kesbangpol Provinsi Banten hanya melakukan koordinasi. Itu sudah kami lakukan. Jadi saat ini tinggal Panwaslukada Banten dan Satpol PP bergerak melakukan penertiban berbagai spanduk dan baliho calon kandidat. Apalagi saat ini belum waktunya kampanye,” tandas juga pria yang pernah menjabat Asistan Daerah I Pemprov Banten itu.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten, Asmudji Hidayat Wahid berang. Karena itu, dia meminta seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Banten mengefektifkan Perda K3 di daerahnya masing-masing. ”Segera lakukan penertiban alat peraga kampanye, seperti spanduk dan baliho, Karena itu kewenangan kabupaten/kota,” terangnya, Selasa (7/6).
Dia juga beralasan, spanduk dan baliho calon gubenur itu telah mengganggu ketertiban dan keindahan. ”Semua baliho peraga kampanye itu bisa ditertibkan dengan Perda K3 (Ketertiban Keindahan dan Kebersihan, Red),” ungkap juga mantan Penjabat Walikota Serang dan Penjabat Bupati Kabupaten Pandeglang itu. Asmudji juga menuturkan, telah melakukan koordinasi lisan dengan Panwaslukada Banten dan Satpol PP Provinsi Banten.
Baca Juga:
SERANG - Maraknya atribut kampanye kandidat yang akan maju dalam Pemilukada Banten, bukti lemahnya pengawasan yang dilakukan Panwaslukada Banten.
BERITA TERKAIT
- Bupati Tasikmalaya Terpilih Ade Didiskualifikasi MK, KPU Jabar Beralasan Begini
- Ibas Ajak Semua Kader Demokrat Buat Program untuk Kesejahteraan Rakyat
- Ahli Kepemiluan Usul Ambang Batas Maksimal 50 Persen di Pilpres dan Pilkada
- Bahlil Digugat ke Mahkamah Golkar Gegara Ganti Ketua DPR Papua Barat Daya Tanpa Prosedur
- Soedeson Soroti Eksekusi Rumah Warga di Bekasi, Penegak Hukum Diduga Langgar Prosedur
- Polemik Band Sukatani soal Lagu Bayar Polisi, Dewi Juliani: Itu Kritik yang Harus Diterima