Papua Memanas, Jokowi Disarankan Tak Hadiri Pembukaan PON XX
jpnn.com, JAKARTA - Upacara pembukaan Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Tahun 2021 tinggal menghitung hari, tetapi kondisi keamanan di Papua kembali memanas.
Terbaru, teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) melakukan aksi biadab dengan menyerang tenaga kesehatan alias nakes dan membakar puskesmas dan sejumlah fasilitas umum lainnya di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.
Melihat fakta tersebut, pengamat politik, hukum dan keamanan Dewinta Pringgodani menyarankan Presiden Joko Widodo membatalkan rencananya membuka secara langsung PON XX Papua di Stadion Lukas Enembe yang berlokasi di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua pada 2 Oktober mendatang.
"Demi keselamatan Presiden Jokowi, lebih baik opening ceremony PON dilakukan secara virtual dari Jakarta," kata Dewinta dalam keterangannya, Minggu (19/9).
Bukan hanya kepala negara, menurut Dewinta, anggota Kabinet Indonesia Maju yang tidak terkait langsung dengan hajatan PON juga diminta tidak menghadiri upacara pembukaan pesta olahraga nasional tersebut secara virtual.
"Menteri-menteri menghadiri pembukaan secara virtual saja," kata Dewinta.
Selain alasan keamanan dari ancaman teroris KKB, lanjut Dewinta, kehadiran Presiden Jokowi dan jajaran menteri berpotensi besar memunculkan kerumunan massa.
Apalagi saat ini Jayapura yang menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan PON masih berstatus PPKM Level 3. "Ini sekaligus untuk mencegah klaster baru," kata Dewinta.
Upacara pembukaan Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Tahun 2021 tinggal menghitung hari, tetapi kondisi keamanan di Papua kembali memanas
- 5 Berita Terpopuler: Ada Tuntutan Pemecatan, Honorer Non-Database BKN Minta Kesempatan Kedua
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Kronologi Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Hilang sebelum TNI-Polri Tembak Mati Komandan KKB
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi