Papua Minta Perlakuan Khusus Tes CPNS 2018, Ini Respons BKN

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Papua minta mendapat perlakukan khusus dalam penyelenggaraan seleksi CPNS 2018.

Gubernur Papua Lukas Eenembe, Ketua DPR Papua Yunus Wonda, dan Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib membuat surat pernyataan bersama, yang juga didukung para bupati dan wali kota se-Papua.

Tujuh poin pernyataan sikap mereka. Pertama, pelaksanaan seleksi CPNS secara offline. Kedua, seleksi tidak menggunakan CAT tapi LKJ. Ketiga, keputusan kelulusan CPNS ditentukan oleh pejabat Pembina kepegawaian (gubernur/bupati/wali kota).

Keempat, diberikan kewenangan kepada gubernur/bupati/wali kota untuk mengubah formasi sesuai kebutuhan daerah.

Kelima, penerimaan seleksi CPNS tidak membatasi hanya bidang kesehatan, pendidikan, dan bidang teknis lainnya.

Keenam, mohon untuk mengakomodir tenaga honorer dan K2 yang tidak lulus tes tahun 2013 dan yang belum terdaftar dalam database diterima melalui formasi khusus.

Ketujuh, Apabila pernyataan kami ini tidak disetujui, maka seluruh formasi CPNS tahun 2018 akan dikembalikan.